Advertisement
Banyak Proyek Infrastruktur Meleset, Pemerintah Diminta Jujur

Advertisement
Harianjogja.com ,JAKARTA—Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) meminta pemerintah mengevaluasi proyek infrastruktur.
Ketua Presiden BPKP Rusmin Effendy mengatakan publik harus mengakui Indonesia tertinggal dalam ketersediaan infrastruktur dengan negara lain, dan ini pulalah yang membuat ekonomi negeri ini sulit tumbuh signifikan.
Advertisement
“Ada 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp525 triliun diambil dari APBN,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).
Namun, lanjutnya, setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tak tumbuh signifikan, hanya seputaran 5%. Industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB turun dari 20,25% pada Kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada Kuartal-III 2017.
“Banyak target pemerintah meleset. Pembangunan 65 bendungan yang digadang-gadang pemerintah hanya selesai enam atau tujuh saja. Tol laut yang katanya bisa mempermurah biaya logistik, nyatanya malah menguntungkan perusahaan ekspedisi besar. Jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk,” paparnya.
Dia mengatakan, skema pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mengandalkan BUMN karya juga membebani keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah. Total utang BUMN karya melejit dari Rp525 triliun pada 2015 menjadi Rp805 triliun per September 2018.
Selain itu, tak sedikit pihak yang mempertanyakan perencanaan proyek, terutama efeknya terhadap biaya logistik, karena sebagian besar proyek yang dikerjaka justru tak berhubungan dengan moda pengangkutan barang tapi orang.
Proyek Infrastruktur juga dinilai tak memiliki perencanaan matang dalam hal kajian ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tak diminati angkutan barang karena tarif kemahalan. Sejumlah bendungan ternyata tak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas memicu protes warga,” ucapnya.
Untuk itu BPKP meminta pemerintah untuk meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional.
Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur, seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang dan akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik dan ladang gas bumi.
Pemerintah dan pelaksana proyek harus benar-benar menyiapkan kajian awal secara lengkap, termasuk soal skema pembiayaan. Proyek Strategis Nasional bernilai ekonomi sebaiknya dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau murni swasta, sehingga tak membebani APBN dan keuangan BUMN.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat terdampak proyek mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka sebelum pengerjaan proyek dimulai. Selain itu, pemerintah harus secara seksama mempertimbangkan dampak proyek terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar lokasi proyek, sehingga proyek tak malah menjauhkan masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah, dari mata pencaharian dan lingkungan sosial mereka.
“Jadi masalahnya itu banyak. Ini tidak seindah seperti yang dipamerkan pemerintah. Kami hanya meminta pemerintah jujur dengan apa saja yang sudah dilakukan. Jangan seperti mercusuar, memancarkan keindahan lampu di luar. Tapi sebenarnya di dalamnya itu gelap. Masih banyak rakyat kita yang lapar, tidak bisa mengakses bahan pangan. Mengapa bukan itu dulu yang dituntaskan. Rakyat tidak butuh tol, tidak butuh bandara baru, tidak butuh LRT, MRT, yang dibutuhkan pangan,” tegas Rusmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement