Kartu Prakerja Jokowi Ditanggapi Positif Karena Ini

Harianjogja.com, JAKARTA--Program kartu prakerja yang rencananya digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat tanggapan positif, salah satunya dari Peneliti LPEM. 

Peneliti LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mohammad Dian Revindo mengatakan  secara konsep, keberadaan kartu pakerja, baik karena merupakan wujud pemahaman bahwa masih ada gap antara kompetensi yang dihasilkan lembaga pendidikan kita dengan kebutuhan dunia kerja.

"Tampaknya Presiden Jokowi mengidentifikasi bahwa dunia pendidikan kita saat ini masih terlalu dominan ke pengembangan pengetahuan, tetapi  kurang dalam keterampilan yang aplikatif. Sehingga perlu didorong kapasitasnya dengan memberikan pelatihan," kata Revindo di Jakarta, Rabu (27/2/2019), dalam keterangan tertulisnya.

Agar dapat diimplementasikan secara baik, Revindo memberi beberapa catatan.

Pertama,  perlu fokus target yang disasar mengingat pemerintah memiliki keterbatasan fiskal. Untuk diketahui, setiap tahun terdapat setidaknya dua juta angkatan kerja baru yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan kita. Dari jumlah ini, tidak semuanya lack of skills. "Program pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang punya skills, tetapi mungkin mereka lack of general knowledge dan attitude," ujarnya. 

Selain kemampuan teknis, yang banyak dibutuhhan lingkungan kerja justru kemampuan umum seperti team work, leadership, quick learning, komunikasi, dan lainnya.

Kedua, kartu pra-kerja tampaknya akan bisa digunakan di 3000 balai latihan kerja yang tersebar di seluruh indonesia. Maka, fasilitas dan jenis pelatihan yang disediakan di BLK juga perlu diperbanyak dan disesuaikan kebutuhan setempat. Tidak ada salahnya BLK juga menyediakan pelatihan manajerial tingkat dasar (perencanaan, team work, komunikasi) dan dasar-dasar IT untuk menyikapi industri 4.0.

Ketiga, perlu diperhatikan juga angkatan kerja yang menganggur tetapi bukan fresh graduate, tetapi mereka yang berhenti kerja untuk mencari kerja lain yang lebih layak.

 "Mereka bagian dari pengangguran struktural. Apakah mereka juga akan mendapat hak kartu pra-kerja? Mereka juga perlu untuk mendapat upgrading kompetensi," tegasnya.

Keempat, penerima kartu juga perlu bijak atau setidaknya mendapatkan arahan jenis pelatihan apa yang sesuai. Ini perlu agar anggaran digunakan efisien dan efektif. Jika setiap kartu misalnya hanya bisa digunakan untuk 3-4 jenis pelatihan, maka mereka harus mendapatkan jenis pelatihan yang paling memperbesar kemungkinannya mendapat pekerjaan yang layak.

Singkatnya, dari sisi gagasan sangat baik, dari sisi administrasi juga baik karena sistem kartu akan mempermudah pengawasan penggunaan dana.

"Penggunaan kartu jauh lebih baik dibanding pembagian uang tunai bagi mereka yang berstatus pencari kerja di negara-negara welfare state seperti Eropa Barat," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com