Advertisement
JK: Negara Bisa Jatuh karena Otoritarianisme dan Nepotisme, Jokowi Tidak Sama Sekali
Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). - Suara.com/Dwi Bowo Raharjo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Calon presiden petahana Joko Widodo dinilai memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang tidak otoriter dan bukan penganut nepotisme. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla.
"Kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang jatuh itu dua [akibatnya] otoriter dan nepotisme. Jokowi sama sekali tidak ada di situ. Dia tidak otoriter. Kedua, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali dalam ekonomi, dalam hal politik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Advertisement
Indonesia pernah berada di titik krisis ketika zaman pemerintahan orde baru, di bawah komando Presiden Soeharto. Hal itu juga disebabkan oleh adanya sikap otoriter dan nepotisme oleh presiden saat itu.
"Zaman Pak Harto juga (Indonesia) jatuh karena apa? Otoriter dan nepotisme. Venezuela jatuh karena apa? Otoriter kan, dan juga nepotisme," tambahnya.
JK mengatakan dalam setiap penentuan kebijakan pemerintahan, Presiden Jokowi selalu membahas dalam rapat kabinet bersama dengan menteri-menteri terkait. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi tidak bersikap otoriter dalam memimpin Indonesia sejak 2014.
"Dia [Jokowi] tidak otoriter, karena selalu semua hal dirapatkan demokratis itu kan di Kabinet," katanya.
Selain itu, Jokowi juga tidak mempraktikkan tindak nepotisme karena tidak ada satu pun anak Jokowi yang turut terlibat dalam politik praktis atau dalam urusan ekonomi menyangkut bangsa Indonesia, kata JK.
"Buktinya, putra beliau satu [bisnis] katering, satu jual pisang; kan sama sekali tidak ada nepotisme di sini. Jadi kita bisa aman. Bahwa pilihan [di Pilpres] kan cuma dua, nah yang paling bersih dari [dua] calon ini Pak Jokowi, kita harus arif melihatnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
