Advertisement
4 Warga Gugat Jokowi Karena Dinilai Lalai Soal Tsunami Banten

Advertisement
Harianjogja.com, TANGERANG--Sebanyak empat orang warga Banten berencana melakukan gugatan sebagai warga negara kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR RI. Alasannya, negara atau pemerintah dituding telah gagal dalam memberikan rasa nyaman dan aman kepada warganya.
Rencana gugatan itu disampaikan karena pemerintah disebut 'lalai dalam menyiapkan alat pendeteksi dini tsunami yang diakibatkan gempa vulkanik' seperti yang terjadi di Banten 22 Desember 2018 lalu.
Advertisement
"Kami telah mengirim surat pemberitahuan atau notifikasi kepada Presiden dan DPR RI tadi pagi (Senin, 4/2/2019). Pemberitahuan ini kami ajukan agar pemerintah menganggarkan pengadaan alat pendeteksi tsunami yang diakibatkan gempa vulkanik dan alat kebencanaan lainnya. Jika pemberitahuan atau notifikasi yang kami sampaikan itu tidak direspons oleh presiden maka kami akan mengajukan gugatan," ujar Abdul Hamim Jauzie selaku kuasa penggugat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Banten, di Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (4/2/2019).
Abdul menjelaskan, keempat penggugat memang bukan korban tsunami Banten . Namun, mereka merupakan representasi dari warga Indonesia, khususnya warga Banten yang menjadi korban tsunami . Keempat penggugat itu yakni Veradina Nivianty, Ahmad Muhibullah, Muhamad Imanudin Nasution, dan Yogi Iskandar.
“Kami menyebut gugatan warga negara atau citizen lawsuit karena penggugat bukan korban langsung. Penggugat menggunakan haknya sebagai warga negara yang memiliki hak atas rasa aman sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 28g ayat 1. Kami berharap presiden serius memperhatikan rasa aman kepada warga Indonesia,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, bencana tsunami yang melanda Banten dan Lampung tersebut telah menyebabkan 426 orang meninggal dunia, 7.202 orang mengalami luka-luka, 23 orang hilang, 40.386 orang mengungsi dan 882 rumah rusak, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Abdul, jauh sebelum tsunami di Selat Sunda terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengusulkan kepada presiden untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami dan alat kebencanaan lainnya. Hal ini mengingat peralatan pendukung BMKG jumlahnya sangat kurang dan sebagian teknologinya sudah tertinggal. Namun demikian, presiden tidak menyetujui usulan BMKG itu.
Tidak disetujuinya usulan pengadaan alat pendukung BMKG oleh Presiden merupakan bentuk nyata kegagalan negara dalam memenuhi hak atas rasa aman sebagaimana dimandatkan UUD 1945 pasal 28g Ayat (1).
“Padahal dalam poin pertama Nawacita yang merupakan agende prioritas Presiden Joko Widodo, pemenuhan rasa aman juga telah menjadi hal yang utama,” katanya.
Kuasa penggugat lainnya, Andy Wiyanto mengatakan, gugatan warga negara adalah jalan bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab negara atas kegagalannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Penggugat dalam citizen lawsuit tidak mesti orang yang mengalami kerugian langsung.
“Penggugat menyampaikan pemberitahuan atau notifikasi kepada Presiden dan DPR RI agar segera menganggarkan pengadaan alat pendeteksi tsunami yang diakibatkan gempa vulkanik dan alat kebencanaan lainnya. Jika Presiden dan DPR RI tidak permintaan ini, maka empat warga Banten akan menggugat Presiden dan DPR RI,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Advertisement

Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Pakistan Sebut Mempertimbangkan Opsi Damai dengan India, Ini Syaratnya
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
- Donald Trump Sebut India dan Pakistan Sepakat Gencatan Senjata karena Mediasi Amerika Serikat
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
Advertisement