Ini Tanggapan Sri Mulyani Soal Sebutan Menteri Pencetak Utang

Ilustrasi Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). - Antara/Sigid Kurniawan
29 Januari 2019 15:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait utang pemerintah yang disebut meningkat hingga 69% dalam periode empat tahun. Kritik tersebut membuatnya disebut sebagai Menteri Pencetak Utang oleh Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Menurut Sri Mulyani, kritikan yang ditujukan kepada pemerintah tentang utang hanya melihat dari nominalnya saja. Bahkan beberapa orang yang mengkritik tidak mengetahui peruntukan utang tersebut untuk apa.

"Jadi saya hanya ingin menyampaikan, yang disampaikan bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis. Namun sebaiknya dilihatnya dalam konteks yang lebih besar," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Sri Mulyani menambahkan, utang yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menjaga ekonomi Indonesia agar tetap stabil. Apalagi selama 2018, perekonomian dalam negeri banyak mendapatkan tekanan dari eksternal.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut penggunaan utang oleh pemerintah rata-rata untuk sektor produktif. Sebagai salah satu contohnya untuk membangun infrastruktur.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini menjadi sangat penting. Karena dengan adanya pembangunan ini harga-harga relatif bisa stabil dan merata. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga banyak membuka lapangan pekerjaan. Jika masyarakat mendapatkan pekerjaan, maka otomatis memiliki pendapatan lebih.

Jika harga merata dan masyarakat memiliki pendapatan berlebih maka uangnya bisa digunakan untuk konsumsi. Jika konsumsi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan terkerek naik dengan sendirinya.

Hal tersebut sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana kebanyakan utang pemerintah hanya untuk belanja sosial tanpa memikirkan belanja modal seperti infrastruktur.

"Waktu tahun 2014-2015, apakah dia mampu membangun infrastruktur, apakah kita mampu mengurangi kemiskinan, apakah kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya," katanya.

Sumber : Okezone.com