Advertisement
Kubu Baasyir: Masalah Tidak Mau Tandatangani Ikrar Setia NKRI, Siapa yang Bilang?
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). - ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tim Pengacara Muslim (TPM) mengadu ke Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Rabu (23/1/2019). TPM mengadukan keputusan Presiden Jokowi yang membebaskan Abu Bakar Baasyir tetapi dibatalkan.
Kuasa hukum Baasyir yang juga tergabung dalam TPM, Mahendradatta mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat dirinya ingin menemui Fadli selaku wakil rakyat. Dirinya meminta bantuan soal ketidaktegasan Jokowi serta pemerintah, yang plinplan terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir.
Advertisement
"Kami kemari karena bapak [Fadli Zon] adalah sebagai wakil dari DPR. Pertama ada praktik tatanegara yang janggal menurut kami. Di mana sehabis presiden ngomong [pembebasan Abu Bakar Baasyir] kok ada Menkopolhukam [Wiranto] ngomong," kata Mahendratta.
Mahendradatta juga sempat kelimpungan dengan sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Abu Bakar Baasyir menolak menandatangani syarat pembebasan yakni setia kepada NKRI dan Pancasila. Menurutnya, tidak ada satu pun dokumen yang disodorkan kepada Abu Bakar Baasyir.
BACA JUGA
Alasan yang paling utama Mahendradatta mengadu kepada Fadli ialah janji Jokowi yang hingga kini ditunda oleh pemerintah.
"Bagaimana kok bisa janjinya ini berubah ini, ini kan nasib warga negara. Kami sendiri bingung, ustadz sendiri bingung, masalah tidak mau menandatangani ikrar, siapa yang bilang?”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Advertisement
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
21 Guru Besar Laporkan Adies ke Majelis Kehormatan MK
OTT Pimpinan PN Depok, Ketua KPK: Proses Masih Berjalan
Advertisement
Puluhan Merek Permen Tercemar Arsenik di Florida AS, Ini Daftarnya
Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Advertisement
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
Berita Pilihan
Advertisement
Dinsos Sleman Fasilitasi Puluhan Dokumen Kependudukan Warga Marginal
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul Siapkan Rp2,4 Miliar Tangani Dampak Bencana di 14 Titik
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 6 Februari 2026
- BBPPMT Jogja Bahas Tindak Lanjut Riset Trans Patriot
- Cuaca DIY Jumat 6 Februari: Semua Wilayah DIY Hujan Ringan
- Jelang Ramadan 2026, Harga Pangan di Jogja Masih Stabil
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Jumat 6 Februari 2026
- Coppa Italia 2026: Juventus Tersingkir Usai Dibantai Atalanta 0-3
Advertisement
Advertisement
