Advertisement
Begini Cara KPU Antisipasi Agar Paslon Tidak Saling Menjatuhkan saat Debat
Gedung KPU - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Debat perdana calon presiden dan wakil presiden akan digelar 17 Januari 2019. Komisi Pemilihan Umum memastikan pertanyaan debat yang diberikan kepada pasangan calon sudah disepakati bersama. Adapun keputusan untuk memberikan pertanyaan tersebut lebih dulu kepada pasangan calon ditujukan agar peserta debat tidak dipermalukan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan persetujuan tersebut berdasarkan masukan dari tim sukses.
Advertisement
“Pesan-pesan penting adalah kami tidak ingin ada pasangan calon (paslon) yang istilahnya dipermalukan atau diserang karena persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat teknis, tidak substantif,” tuturnya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Arief menjelaskan KPU juga ingin martabat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijaga bersama dari persoalan yang sangat teknis. Pertimbangan lainnya adalah jika pertanyaan tidak diberikan sebagai kisi-kisi, dikhawatirkan tujuan utama kampanye tidak tercapai karena peserta debat tidak dapat menjelaskan program dengan baik.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peserta kandidat seringkali ditanya hal yang tidak substansial dengan tujuan untuk menjatuhkan.
“Padahal, tujuan utama kampanye itu kan salah satu metode kampanye. Tujuan utama kampanye adalah menyampaikan visi misi program kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, paham, dan menggunakan referensi itu sebagai cara dia untuk menentukan pilihannya,” ucapnya.
Meski demikian, publik diminta tidak khawatir. Arief memastikan dalam debat nanti, masih ada segmen khusus saling melempar pertanyaan rahasia dan harus dijawab.
“Paslon nomor urut 01 [Jokowi-Ma’ruf] bertanya kepada paslon 02 [Prabowo-Sandi], paslon 02 bertanya kepada paslon 01 dan akan saling menanggapi. Jadi, harapan publik terkait dengan pertanyaan yang tertutup itu masih disajikan masih tersedia di dalam debat ini,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
