Digaji Rp79,6 Juta, Presiden Meksiko Mengaku Tak Punya Rumah

Harianjogja.com, JOGJA - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengaku tidak memiliki rumah, kendaraan atau properti pribadi.

"Uang tidak pernah membuat saya tertarik. Saya berjuang demi cita-cita, demi prinsip," kata Lopez kala konferensi pers sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu (5/1/2019).

Pernyataan tersebut ia buat menyusul pemberlakuan sistem nasional antikorupsi baru yang mewajibkan setiap pejabat federal Meksiko melaporkan perincian pendapatan dan aset pribadi, termasuk aset anggota keluarga.

Dalam paparannya, Lopez Obrador mengungkapkan menerima pendapatan bulanan sebagai presiden sebesar 108.744 peso (Rp79,6 juta) dan memiliki tabungan senilai 446.068 peso (Rp326,7 juta).

Lopez bahkan kembali menyatakan bahwa ia tidak memiliki kartu kredit.

Presiden yang resmi menjabat sejak Desember itu menyatakan satu-satunya aset utama yang ia miliki adalah sebuah properti di negara bagian Chiapas.

Properti tersebut ia akui sebagai warisan orang tuanya dan kini terdaftar atas nama anak-anaknya.

Selain rumah dan kendaraan, Lopez menyatakan harta benda lain seperti perabotan rumah tangga seperti karya senin dan benda berharga lain berada di bawah nama istrinya.

Pernyataan tersebut sontak memperkuat pandangan ahli menyebut terdapat pola pengalihan aset kepada kerabat yag marak terjadi di kalangan politisi Meksiko.

Politisi Meksiko telah lama dituduh mengaburkan kekayaan mereka dengan mendaftarkan aset atas nama kerabat. Anggota keluarga yang namanya dipakai atas kepemilikan sebuah aset biasanya disebut "prestanombres," atau orang-orang yang dipinjam namanya.

Kendati keterbukaan laporan Lopez menuai sambutan baik dari lembaga anti-korupsi, di sisi lain hal tersebut menuai pertanyaan soal jumlah kekayaan sebenarnya Presiden sayap kiri tersebut.

“Presiden, dalam upaya menyampaikan pesan soal kesederhanaannya, kehilangan kredibilitas saat membicarakan soal properti dan aset yang ia miliki," kata Alexandra Zapata dari Lembaga Daya Saing Meksiko (IMCO), sebuah think tank yang mempromosikan pemerintahan yang baik dan anti-korupsi.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia