Advertisement
Data Indeks Negara Hukum : Pelaksanaan HAM Era SBY Lebih Baik Daripada Jokowi
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka kegiatan pembekalan caleg DPR RI di Hotel Sultan, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/11/2018). - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Data indeks negara hukum menunjukkan pelaksanaan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik daripada Joko Widodo.
Jika dibandingkan antara dua pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dibandingkan Joko Widodo di bidang hak asasi manusia.
Advertisement
Berdasarkan data indeks negara hukum yang dikumpulkan Indonesian Legal Roundtable (ILR), sejak tahun 2012-2017, ada penurunan nilai prinsip hak asasi manusia (HAM) di masa Jokowi dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Meski demikian, Deputi Direktur ILR Erwin Natosmal Oemar mengatakan bahwa Jokowi memiliki tren yang membaik meskipun tidak signifikan.
“Disebut tidak signifikan meskipun terdapat peningkatan. Namun, belum bisa mencapai pencapaian perlindungan HAM di periode pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi upaya pemenuhan HAM belum juga memenuhi ekspektasi publik,” katanya di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Ini terlihat pada 2012 HAM dalam indeks negara hukum Indonesia sebesar 5,74. Tahun sebelumnya turun menjadi 5,4 dan akhir masa pemerintahan SBY anjlok ke 4,15.
Sementara itu tahun pertama Jokowi pada 2015 makin turun menjadi 3,82. Presiden mulai memperbaiki kinerja dalam HAM menjadi 4,25 dan 2017 kembali naik menjadi 4,51.
Di sisi lain, peserta pemilihan presiden 2019 jelas Erwin, tidak satupun yang spesifik memprioritaskan HAM sebagai salah satu strategi kebijakan publik yang strategis di masa mendatang jika membaca visi dan misi mereka.
Menurutnya, tidak dimasukkannya HAM sebagai salah satu prioritas tentu saja merupakan kemalangan dalam upaya penguatan prinsip negara hukum dan mencapai tujuan dasar bernegara.
“Kedua pihak masih punya waktu untuk memperbaiki dan mempertajam kebijakan turunan dari visi dan misi yang mereka sampaikan menjelang 9 Januari 2019,” ucap Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
