Hari Pertama Pimpin BGN, Sudaryono Minta Tinggalkan Persoalan Hukum
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
Fahri Hamzah./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA- Politikus Fahri Hamzah angkat bicara soal isu Israel-Palestina yang sempat dilontarkan capres Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meyakini Calon Presiden RI Prabowo Subianto memahami posisi politik Indonesia terhadap Israel karena Indonesia mustahil mengakui Israel sebagai negara.
"Saya meyakini Prabowo mengerti karena beliau seorang saptamarga yang tahu posisi Indonesia," kata Fahri di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Hal itu dikatakannya terkait dengan pernyataan sikap Capres Prabowo Subianto soal pemindahan Kedutaan Besar Australia di Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo/Sandi menilai pernyataan Prabowo tersebut disalahartikan oleh beberapa pihak.
Fahri menjelaskan di Indonesia, siapapun pejabatnya, mustahil mengakui Israel sebagai sebuah negara karena dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara tegas Indonesia menolak segala bentuk penjajahan.
Menurut dia, pada era Soekarno, Indonesia menunjukkan sikap politiknya, yaitu melawan penjajahan Israel terhadap Palestina.
"Saat itu dibuat Genefo [Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau Games of the New Emerging Forces] dan Conefo [Konferensi Negara-Negara Berkembang], itu menunjukkan sikap politik Indonesia adalah melawan Israel," ujarnya.
Terkait dengan langkah Israel yang sedang melobi negara-negara agar memindahkan ibu kotanya di Tel Aviv ke Yerusalem, menurut Fahri, itu bukan urusan Indonesia.
Namun, dia menilai terkait dengan sikap Australia yang akan memindahkan Kedubesnya, itu urusan negara tersebut.
"Kalau Jokowi mengatakan itu urusannya Australia, ya, memang urusan dia. Memang kita diminta pertanggungjawaban dan diminta pendapat? Tidak diminta," katanya.
Sebelumnya, Direktur Hubungan Internasional Prabowo/Sandi Irawan Ronodipuro menyayangkan sikap salah paham sejumlah pihak terkait dengan pidato Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto tentang Palestina.
Pernyataan soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem itu tercetus setelah Prabowo berpidato di Indonesia Economic Forum 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Saat itu Prabowo menjawab pertanyaan wartawan asing soal sikapnya mengenai rencana pemindahan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Jelas saya berada di sana [Indonesia Economic Forum 2018] saat itu. Pernyataan Pak Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem itu juga disalahartikan. Bahkan, ada media yang pelintir juga," kata Irawan.
Namun, lanjut Irawan, yang lebih disesali adalah adanya salah seorang tokoh yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo malah menjadikan ini sebuah polemik dan mengeluarkan pernyataan yang menyerang Prabowo hanya lantaran berbeda pandangan politik.
Ia menegaskan bahwa soal perjuangan Prabowo untuk Palestina harusnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena bukan hanya di kalangan ulama, pihak Palestina sendiri sejak lama sangat mencintai Prabowo yang tulus membantu negara tersebut sejak lama.
Pemilu Presiden pada tanggal 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo/K.H. Ma\'ruf Amin dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto/Sandiaga Uno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
Pemkot Jogja akan menertibkan plang Jalan Malioboro yang dipasang tanpa izin resmi. Plang dekorasi tetap diperbolehkan selama bukan berfungsi sebagai rambu ja
AS menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan Iran dan delapan kapal tanker terkait dugaan skema pemerasan kapal di Selat Hormuz.
Delegasi DUN Sabah mempelajari tata kelola Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan sebagai rujukan kewenangan khusus pemerintahan daerah.
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
DPRD Bantul meminta pengawasan potensi kebakaran lahan diperkuat hingga tingkat RT selama musim kemarau. Jumlah kasus kebakaran lahan di Bantul tercatat meningk