Ganjar Ingin Saham Tol Jogja-Bawen Juga Dimiliki BUMDes

Harianjogja.com, SEMARANG – Pemerintah Jawa Tengah menginginkan saham tol jogja-Bawen dimiliki BUMDes.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepemilikan saham tol Jogja-Bawen diberikan untuk masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal tersebut penting agar keberadaan jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional itu dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara Forum Group Discussion (FGD) tentang urgensi pembangunan jalan Tol Bawen-Jogjakarta di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Selasa (30/10/2018).

“Saya sudah usulkan itu, mereka saat ini sedang berpikir termasuk investor. Saya usulkan boleh tidak kalau ownership sistemnya digeser agar rakyat atau BUMDes bisa memiliki saham atas tol. Sudah kami tawarkan dan mereka sedang mengkaji soal itu,” terang dia.

Selain soal kepemilikan saham, Pemprov Jawa Tengah lanjut Ganjar juga terus mengkaji beberapa hal, termasuk dampak dari pembangunan tol Bawen-Jogjakarta tersebut. Dirinya memastikan bahwa tol yang dibangun itu tidak mematikan Kabupaten/Kota yang dilalui.

"Pembangunan tol di Jawa Tengah pasti memiliki dampak baik positif maupun negatif. Tugas pemerintah adalah memaksimalkan dampak positif dan mencarikan solusi atas dampak negatif yang kemungkinan timbul," katanya.

Adapun, dampak positifnya lanjut dia, tentu keberadaan jalan tol akan meningkatkan sektor ekonomi, pariwisata, evakuasi kebutuhan manusia dan lain sebagainya.

"Namun di sisi lain, dampak negatifnya juga pasti ada dan harus dicarikan solusinya agar hal itu tidak terjadi,” ucapnya.

Beberapa keluhan yang sudah ada terkait pembangunan tol lanjut Ganjar seperti usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah gulung tikar.

Untuk menanggulangi hal itu, dirinya sudah mempertimbangkan terkait pembangunan exit tol di sejumlah daerah dan juga penempatan 30%  produk UKM di rest area jalan tol.

“Hebatnya lagi, Jateng mendapat satu rest area, meski perjuangan ngos-ngosan namun alhamdulillah dapat rest area itu. Jadi nanti itu dapat dikelola untuk menampung produk-produk UKM yang ada di Jawa Tengah,” tambahnya.

Selain persoalan-persoalan tersebut, FGD yang digelar itu juga untuk menyatukan persepsi serta proses harmonisasi dan sinkronisasi antara sejumlah instansi terkait. Sebab sebelumnya, marak dibicarakan bahwa Jawa Tengah menolak pembangunan tol Bawen-Jogja tersebut.

“Kami tegaskan bahwa Jateng bukan tidak setuju, hanya ada data yang mesti dikonfirmasi ulang. Nah tujuan FGD ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada termasuk sinkronisasi data agar clear semuanya,” ucap Ganjar.

Ganjar melanjutkan, sesuai rencana pembangunan tol Bawen-Jogjakarta akan dilaksanakan pada Januari 2019 nanti.

“DIY sudah setuju, soal jalurnya nanti kemana, ya luwes saja. Kalau ada kendala seperti lahan subur atau ada kendala soal gempa nanti kan bisa digeser,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com