Advertisement
Massa Aksi Bela Tauhid Sebut Jokowi Haram Dipilih
Aksi bela tauhid, Jumat (26/10/2018). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Aksi bela tauhid buntut pembakaran bendera HTI diwarnai kecaman kepada pemerintahan Joko Widodo.
Ratusan massa Aksi Bela Tauhid menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) anti Islam. Mereka menuduh pemerintahan Jokowi mengkriminalisasi ulama.
Advertisement
Dalam orasinya, ia mencontohkan dengan kejadian pembakaran bendera tauhid dan tuduhan terhadap Rizieq Shihab yang sempat menjadi tersangka pornografi dan buron ke Arab Saudi.
Orator itu menilai Joko Widodo tidak layak untuk dipilih menjadi presiden kedua kalinya. Hal ini dikatakan di tengah aksi yang sedang berlangsung di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
BACA JUGA
"Rezim Joko Widodo merupakan rezim pembohong, anti Islam. Ulama-ulama kita dikriminalisasi. Imam besar Habib Rizieq dikejar sampai ke Mekah. Betul tidak?" ujarnya kepada massa, membakar semangat para peserta aksi, Jumat (26/10/2018).
Lebih lanjut, orator mengajak para peserta aksi untuk tidak memilih Joko Widodo untuk kedua kalinya. Pasalnya, ia menilai rezim Joko Widodo merupakan rezim haram.
"Kalau seperti ini, Joko Widodo itu haram atau halal untuk dipilih?" tanya orator.
Peserta pun menjawab dengan serentak, "Haram!"
Ia mengancam jika pemerintah tidak menindak aksi pembakaran bendera tauhid dengan tegas, maka umat Islam akan mengambil tindakan tegas. Massa pun menyambut meriah pernyataan sang orator.
"Kita akan tuntut pemerintah Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas. Jika tidak, kita akan mengeksekusi sendiri," tegasnya.
Hingga pukul 14.57 WIB, massa masih berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi sejauh ini masih berlangsung tertib, tidak ada gejala kerusuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hati-hati! Ada Penipuan Program Makan Bergizi Gratis, Begini Modusnya
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Usai OTT KPK
Jusuf Kalla Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Arab Saudi
Penasihat Desak Trump Akhiri Konflik AS dengan Iran
Advertisement
KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
KPK Periksa ASN Bea Cukai Terkait Pemindahan Uang Miliaran
BGN Ingatkan Penipuan Program Makan Bergizi Gratis
Korban Dditemukan, Operasi SAR Longsor Sampah Bantargebang Ditutup
Advertisement
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
OTT KPK di Rejang Lebong Wakil Bupati Hendri Ikut Ditangkap
Krisis Energi Hantam Vietnam, Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH
IRGC: AS Kehabisan Amunisi
Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
Advertisement
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Terkait Dugaan Fee Proyek
Berita Pilihan
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
Advertisement
Viral Kapal Tanker Mandeg di Lepas Pantai Selatan Kulonprogo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lawan Stunting, Kelurahan Keparakan Jogja Salurkan PMT
- Kasus Campak di Sleman Melonjak Tajam, Dinkes Rilis Peringatan Dini
- Ketua Komisi A DPRD DIY Dorong Penataran Jaga Warga DIY
- Bom Rakitan Ditemukan Saat Demo di Rumah Wali Kota New York
- Kecelakaan Tawangmangu: Motor Tabrak Pagar, Ayah-Anak Meninggal
- Proyek Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Libur 10 Hari
- BGN Perketat Standar Keamanan Pangan Dapur Program MBG
Advertisement
Advertisement
