Advertisement
Moeldoko Tegaskan Dana Kelurahan Masih Wacana, Bukan Sogokan Politik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dana desa dan dana kelurahan mendapatkan berbagai tanggapan. Kepala Staf Presidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menampik rencana pencairan dana kelurahan kepada 8.485 kelurahan yang ada di Indonesia bukan ‘sogokan’ di tahun politik.
“Ya namanya juga tahun politik. Semuanya menjadi konsumsi politik. Tapi intinya pemerintah mendengarkan untuk dana kelurahan itu sebenarnya yang saya tahu sementara ini seperti dana pimpinan. Jadi para kepala daerah, ‘pak kami tuh mengelola dana desa tapi kami tidak punya dana untuk administrasi, kami bagaimana mengelola desa’. Dasarnya seperti itu. Bukan untuk sogokan. Enggak, enggak,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Senin (22/10/2018).
Advertisement
Hal itu pun, kata dia, baru wacana dan belum diputuskan. Dia menjelaskan, ada beberapa pilihan pencairan dana kelurahan.
“Ada option. Option-nya itu dana desa dikurangi Rp3 triliun untuk dana kelurahan. Kira-kira Rp3 triliun lah nilainya,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rencana pemberian dana kelurahan sudah muncul sejak dua tahun lalu. Sehingga sebenarnya rencana tersebut tak ada sangkut pautnya dengan gelaran pemilihan presiden (pilpres) pada 2019.
Adapun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsuddin menyatakan dana kelurahan tidak akan menambah porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.
Menurutnya, dana itu berasal dari dana desa sebesar Rp73 triliun yang diefisienkan. Jumlah dana desa yang diefisienkan itu sebesar Rp3 triliun untuk dlokasikan ke dana kelurahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : kabar24.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pernyataan Ade Armando soal Polisik Dinasti Ditangani Serius oleh PSI
Penanganan Stunting di Indonesia Diklaim mencapai 18 Persen
Advertisement
Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 65 Perusahaan
Dugaan Korupsi Bansos Kemensos, KPK Periksa Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Oknum Petinggi Partai Diduga Terlibat dalam Kasus Eks Mentan SYL
Jokowi Disebut Membuntuti Kampanye Ganjar, Ini Respons Istana
Advertisement
Erupsi Marapi: 30 Warga Melaporkan Orang Hilang, SAR Terus Lakukan Pencarian
Alasan Sepeda Motor dan Ojek Online Dilarang Masuk IKN
Ada Potensi Kerugian Negara Rp18,19 Triliun, Berikut 5 Fakta Temuan BPK
Penuhi Panggilan Penyidik Gabungan, Firli Dikawal Sejumlah Ajudan
Terjebak Banjir, Seorang Ibu dan Kedua Anaknya Dievakuasi
Advertisement
Penyidik Gabungan Periksa Firli Bahuri Hari Ini
Berita Pilihan
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
Advertisement
Akhir Tahun, Dinas Pariwisata Bantul Targetkan Rp3,5 Miliar PAD
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Dua Tersangka Korupsi di Kemenkumham Diperiksa KPK
- 1 Polisi Korban Letusan Gunung Marapi Masih Belum Ditemukan
- Sempat Viral, Akhirnya Aceh & UNHCR Punya Solusi untuk Rohingnya
- Badan Geologi: Rekomendasi PVMBG Terkait Marapi Harus Dipatuhi
- KemenPPPA Ajak Seluruh Pihak Bersinergi untuk Cegah Kekerasan Seksual
- Kementerian PUPR Selesaikan 99 Proyek Strategis Nasional selama 2023
- Pemerintah Diminta Siapkan PKMK untuk Penanganan Stunting
Advertisement
Advertisement
