Advertisement
Dana Kelurahan Dikritik Berbau Politik, Begini Pembelaan Pemerintah
Pramono Anung - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR- Pemerintah menjawab ihwal kritikan partai oposisi terkait dana kelurahan yang dinilai berbau politis karena mendekati Pilpres 2019.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan alasan utama pemerintah memunculkan dana kelurahan adalah memastikan keadilan bagi masyarakat.
Advertisement
Pramono mengungkapkan adanya dana kelurahan merupakan solusi untuk mengurangi kesenjangan sejak pemerintah meluncurkan dana desa.
"Karena memang ketika ada dana desa, lurah-lurah di kota itu ada kesenjangan. Karena desa kan sekarang bisa menerima hampir Rp1 miliar, kalau desa di Jawa itu Rp1 miliar. Sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan dan pemerintah kalau memang keputusannya perlu ada, pemerintah sanggup," katanya di Istana Bogor, Senin (22/10/2018).
BACA JUGA
Ketika dikaitkan dengan tahun politik, Pramono mengelak kemunculan dana kelurahan sebagai mekanisme dana populis untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden.
"Lah ini kan mau bagi buat rakyat, enggak boleh. Kalau bagi buat pengusaha, yang kaya-kaya itu yang dilarang. Kalau bagi rakyat kok nggak boleh," tambahnya.
Hingga saat ini, dia mengemukakan payung hukum untuk dana kelurahan masih dikaji oleh pemerintah sehingga pengucuran dana kelurahan untuk tahun depan menunggu regulasi terlebih dahulu.
"Anggaran itu memang ada. Tapi kan anggaran kalau memang belum digunakan kan gampang aja. Jadi cadangan aja, kalau memang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dana kelurahan ya kita keluarkan," ucapnya.
Sebagai informasi, program dana kelurahan baru muncul pada tahun depan yang berasal dari RAPBN 2019 sebesar Rp3 triliun.
Anggaran tersebut diambil dari realokasi anggaran dana desa yang awalnya direncanakan senilai Rp73 triliun dan saat ini menjadi Rp70 triliun pada tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Akan Panggil Gus Alex dan Pemilik Biro Haji Maktour
InJourney Airports Terima 558 Extra Flight Selama Nataru
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Merauke, Tak Berpotensi Tsunami
BNPB Catat 147 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera
Advertisement
Bupati Bener Meriah Bantah Isu 80 Ton Bantuan Korban Bencana Hilang
Imigrasi Filipina Ungkap Jejak Pelaku Penembakan Massal di Australia
Sepekan Pascagempa Magnitudo 7,5, Jepang Cabut Imbauan Darurat
Hampir 9 Jam di KPK, Yaqut Tegaskan Diperiksa sebagai Saksi
KPK Resmi Tutup Perkara Kusnadi di Kasus Hibah Jatim
Advertisement
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Advertisement
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
Berita Pilihan
Advertisement
Uji Lab Bantah Nitrit Tinggi Picu Keracunan MBG di Sleman
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Banyak Sekolah Rusak di Kulonprogo, DPRD Desak Penanganan Pemkab
- Mulai 2026, Tipiring di Bantul Resmi Dihapus
- Tanam 1.500 Mangrove di Pantai Samas, Kolaborasi Lintas Komunitas
- Menu MBG Harus Variatif Agar Tak Picu Inflasi
- Harga Emas Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Naik
- Honda Naik ke Konsesi C MotoGP, Awal Menuju Kategori A
- Sekring ABS Terbalik, Ducati Recall Panigale V2 dan V2 SF
Advertisement
Advertisement
