Biar Tak Saling Klaim, Menteri Kebudayaan se-ASEAN Bakal Sepakati Asal Muasal Kebudayaan

Sejumlah delegasi kementerian kebudayaan se-ASEAN berdiskusi dalam 14th ASEAN Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA) di Hyatt Regency, Sleman, Senin (22/10/2018). - Harian Jogja
22 Oktober 2018 23:03 WIB Nugroho Nurcahyo News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah pejabat teras kementerian yang bertanggung jawab dalam pelestarian budaya se-ASEAN, bertatap muka dan membahas sejumlah rencana kerja sama di bidang kebudayaan. Salah satu output-nya yakni membuat kesepakatan hak atas tradisi dan kebudayaan agar tidak terjadi saling klaim pemilik kebudayaan.

“Ada beberapa hal dibahas dalam pertemuan ini. Ini pertemuan pejabat senior dari masing-masing Kementerian Kebudayaan sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN,” kata Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid, di sela-sela 14th ASEAN Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA) di Hyatt Regency, Sleman, Senin (22/10/2018).

SOMCA adalah pertemuan para pejabat teras kementerian kebudayaan negara-negara se-ASEAN.  Menurut Hilmar, SOMCA menjadi pertemuan awal untuk menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat yang lebih tinggi yakni pertemuan para menteri kebudayaan se-ASEAN atau The 8th Meeting of ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) yang akan digelar pada Rabu (24/10/2018).

“Untuk memutuskan policy-nya akan dibahas dalam forum lebih tinggi, AMCA,” kata sejarawan, yang juga mantan aktivis itu.

Hilmar mengatakan, agenda kerja sama paling dekat adalah penyelenggaraan Culture Exchange. Di antara 10 negaraASEAN, akan ada saling kunjung budayawan, seniman dan akademisi bidang kebudayaan.

“Tentu ini untuk menjaga komunikasi di antara para budayawan di ASEAN. Uniknya, ada beberapa delegasi di sini yang ternyata pernah sekolah di Indonesia, begitu pula sebaliknya,” kata doktor di bidang kajian budaya dari National University of Singapore itu.

Menurutnya, ada 30 item yang dibahas dalam SOMCA. Salah satunya membicarakan kebudayaan dan tradisi yang selama ini sensitif dibicarakan karena adanya saling klaim sebagai pemilik kebudayaan itu. “Nantinya forum juga dialog yang diharapkan bisa menyepakati suatu budaya sebetulnya punya siapa. Tapi ini pembahasan tetap di ranah kebudayaan, jangan digeret ke politik,” kata Hilmar.

Untuk menjaga objektivitas, ada peserta dialog dari China, Korea, dan Jepang.

Menurutnya penyelesaian diplomasi kebudayaan akan lebih efektif untuk menyelesaikan konflik saling klaim kebudayaan ketimbang diplomasi lainnya. Saat ini, kata dia, kecenderungan pembicaraan diplomatik di ASEAN sangat fokus ke urusan ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Sehingga urusan kebudayaan pun digeret kepada dua hal tersebut.

Menurutnya, diplomasi dengan pendekatan ekonomi akan memunculkan perbedaan-perbedaan yang muncul yang syarat dengan kompetisi atau persaingan. Sedangkan kerja sama di bidang politik akan memunculkan ketegangan diplomasi antarnegara.

”Kerja sama di bidang kebudayaan inilah yang sebenarnya paling cair. Tapi selama ini belum terlalu intens dilakukan padahal kami menilai itu adalah kerja sama yang produktif. Kerja sama inilah yang sebetulnya sangat tepat kalau kita berbicara ASEAN sebagai sebuah kesatuan, terutama kesatuan kebudayaan,” kata Hilmar.

Seperti diketahui, adanya keterkaitan budaya seringkali menimbulkan friksi antarnegara ASEAN dengan saling klaim kebudayaan. Menurut Hilmar, dialog kebudayaan justru akan mengurai akar budaya sehingga nantinya disepakati budaya apa berasal dari negara mana. Dengan diketahui asal-usulnya, akan dibahas pula upaya konservasinya secara bersama-sama oleh semua negara ASEAN secara inklusif.