PMII Desak Polda Jateng Bertanggung Jawab Atas Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Rizal Ramli/JIBI/Bisnis Indonesia-Rachman
Harianjogja.com, JAKARTA- Perseteruan antara kubu Partai Nasdem dengan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli berujung saling lapor ke polisi.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, melaporkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ke Bareskrim Polri. Ia melaporkan Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik.
Rizal Ramli mengungkapkan, dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya itu terkait pernyataan Ketua Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem, Taufik Basari yang menerima kuasa dari Surya Paloh, yang berujung pada pelaporan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya, pada 17 September lalu. Dia menilai, tuntutan tersebut salah arah, salah orang dan salah alamat.
"Lawyer yang mengaku atas Nasdem mengatakan bahwa kami merusak nama baik Nasdem. Padahal kami tidak pernah ada satu kata pun di televisi atau media menyebut nama Nasdem. Jadi tuntutan dari Nasdem itu salah arah, salah orang, salah alamat," kata Rizal Ramli di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
Selain itu, Rizal Ramli membantah dirinya menyebut Surya Paloh \'brengsek\' seperti apa yang dilaporkan Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem di Polda Metro Jaya. Dia menegaskan, tidak pernah ada kata Surya Paloh brengsek.
Namun, lanjut Rizal Ramli, yang dimaksudnya brengsek adalah kebijakan dari tindakan impor yang dilakukan secara ugal-ugalan.
"Tidak pernah ada kata Surya Paloh brengsek. Yang ada penjelasan tentang import pangan, ugal-ugalan yang merugikan petani dan rakyat kita. Dan ada kata ini adalah brengsek. Ini itu adalah kebijakannya, ini itu adalah tindakan impor ugal-ugalan tersebut," pungkasnya.
Berkenaan dengan itu, maka Rizal Ramli melaporkan Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. Dia mengklaim, telah mendapat dukungan dari 1.500 lebih kuasa hukum.
"Total yang memberikan dukungan dan memberikan surat kuasa ada sekitar 1500an lawyer. Tapi sudah tentu tidak akan muat kantor Bareskrim. Hari ini hanya ada sekitar 60 kawan-kawan. Karena kami hari ini ingin mengajukan tuntutan kepada Bang Surya Paloh," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto divonis 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp3,87 miliar terkait pengurusan laporan pertambangan.
Sufmi Dasco Ahmad membantah isu dirinya menjadi cawapres. Dia menduga kabar tersebut muncul untuk mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.
Oakbar di Oakwood Yogyakarta hadir dengan pengalaman rooftop lebih lengkap, menawarkan aneka kuliner, panorama Kota Jogja, Sizzle Sunset Barbecue, dan hiburan
Industri drama Korea meminta dana investasi 1 triliun won atau Rp13,5 triliun karena jumlah produksi menurun dan biaya operasional terus meningkat.
Sebanyak 22.555 peserta JKN di Jogja nonaktif pada November 2026. Pemkot menyiapkan Rp39,69 miliar untuk pembiayaan PBI APBD.