PMII Desak Polda Jateng Bertanggung Jawab Atas Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Ilustrasi perumahan./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA- Kebijakan uang muka nol persen untuk pembelian rumah di DKI Jakarta dikritik partai oposisi PDIP.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti program unggulan Rumah DP 0 Rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program Rumah DP 0 Rupiah dinilai bukan diperuntukan bagi orang miskin.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan, bahwa program Rumah DP 0 Rupiah yang saat ini bertransformasi menjadi Samawa (Solusi Rumah Warga), bukan program untuk orang miskin. Pasalnya kata dia, program itu hanya untuk warga DKI Jakarta yang berpenghasilan Rp4 juta sampai dengan Rp7 juta perbulannya dengan skema cicilan perbulan minimal Rp2 juta.
"Tentunya ini diluar listrik dan air bersih. Plus, iuran pengelolaan lingkungan karena status rusunami tidak mungkin diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" kata Rio di Kantor Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).
Berkenaan dengan itu, Rio menilai peluncuran program Samawa pada Jumat 12 Oktober 2018 telah menuai polemik. Ia mengungkapkan bahwa peluncuran itu menuai polemik karena ada beberapa pihak warga merasa sudah membeli dengan memberikan uang muka (DP) di lahan tersebut namun malah beralih lokasi menjadi lahan program Rumah DP 0 Rupiah.
Untuk itu, dia menduga peluncuran program Samawa hanyalah simbolisasi menjelang setahun kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Tentu ini menimbulkan dugaan bahwa peluncuran tersebut mengejar simbolisasi program ini menyongsong setahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, lagi-lagi kesan ini sebagai seremoni pembangunan makin sulit dibantah," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa sesungguhnya kekinian tidak ada perumahan untuk warga miskin. Program Samawa dinilainya hanyalah untuk melayani warga kelas menengah.
"Sekarang ini tidak ada perumahan untuk warga mskin. Program DP 0 Rupiah hanya untuk melayani warga kelas menengah. Warga miskin dipaksa untuk hidup susah," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Kasus DBD Sleman turun menjadi 109 hingga Oktober 2026. Dinkes mengingatkan warga rutin melakukan 3M Plus saat musim hujan.
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto divonis 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp3,87 miliar terkait pengurusan laporan pertambangan.
Sufmi Dasco Ahmad membantah isu dirinya menjadi cawapres. Dia menduga kabar tersebut muncul untuk mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.
Oakbar di Oakwood Yogyakarta hadir dengan pengalaman rooftop lebih lengkap, menawarkan aneka kuliner, panorama Kota Jogja, Sizzle Sunset Barbecue, dan hiburan
Industri drama Korea meminta dana investasi 1 triliun won atau Rp13,5 triliun karena jumlah produksi menurun dan biaya operasional terus meningkat.