Penyaluran Bantuan Korban Bencana Diusulkan Lewat Satu Lembaga Khusus

Harianjogja.com, JAKARTA- Penyaluran bantuan untuk korban bencana diusulkan agar dikumpulkan oleh satu lembaga khusus dan dialokasikan secara cepat dan tepat sasaran terhadap korban bencana, terutama yang berada di pengungsian.

Hal itu diungkapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.

"Sebaiknya ada lembaga khusus yang mengelola dana bantuan bencana, baik dari lembaga dan perorangan di dalam negeri maupun dari luar negeri," kata Abdul Kadir Karding pada diskusi "Upaya Pencegahan Dana Bantuan Bencana di Sulawesi Tengah" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Menurut Karding, lembaga khusus tersebut misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang salah satu tugas adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Bisa juga lembaga lainnya yang direkomendasikan oleh Negara," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, dana bantuan kampanye yang dikumpulkan di suatu lembaga khusus dan dicatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara teliti, guna mengetahui aliran dana masuk dan keluar secara cermat dan terarah, sehingga bantuan dapat tepat sasaran.

Karding menjelaskan, guna mendukung operasional dan pengawasan penempatan dana pada suatu lembaga, maka perlu dibuat sistem online yang dapat mendeteksi dan mengawasi seluruh dana bantuan, dari dalam dan luar negeri, dan diawasi oleh seluruh lembaga terkait di tingkat pusat maupun daerah. "Dana bantuan bencana yang masuk dan keluar harus benar-benar dipantau, apakah tepat sasaran atau tidak," katanya.

Pemerintah juga disarankan mengumumkan posisi dana masuk dan dana keluar secara periodik kepada publik, baik media massa main stream maupun di media sosial, misalnya setiap pekan.

"Dengan adanya publikasi posisi dana bantuan bencana secara periodik, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangannya, sehingga tidak terjadi salah tafsir dan persepsi negatif dari masyarakat," katanya.

Karding juga mengusulkan, dalam operasional dana bantuan bencana maupun bantuan dalam bentuk logistik, dibuat posko posko induk serta posko-posko di daerah terdampak bencana yang saloing berkoordinasi.

"Saya melihat empati masyarakat Indonesia begitu besar terhadap korban bencana alam, sehingga memberikan bantuan baik berupa dana tunai maupun logistik seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut apakah sudah berjalan dengan benar dan terpantau dengan benar," katanya.

Anggota DPR RI yang lahir di Donggala dan sekolah di Palu, Sulawesi Tengah ini menambahkan, pengaturan dan pengawasan bantuan bencana perlu dilakukan secara cermat, agar dapat disalurkan secara cepat dan tepat.

"Masyarakat yang memberikan bantuan tentu dengan niat baik, tapi tidak semua orang baik. Ada saja oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi kedaruratan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara