Advertisement
Tahun Baru Islam Jadi Momentum Hijrah Mental

Advertisement
Harianjogja.com MAGELANG-Tahun baru Islam harus menjadi momentum setiap manusia dengan berbagai latar belakang untuk melakukan hijrah mental menuju kepada kehidupan yang lebih baik, kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Din Syamsuddin.
"Setiap hadirnya tahun baru Islam jangan hanya dipahami dalam konteks sejarah Islam semata, yakni hijrah Nabi Muhammad dari Kota Mekkah ke Madinah, akan tetapi dalam konteks kehidupan saat ini perlu dipahami sebagai momentum untuk melakukan hijrah dalam arti lebih luas, yakni hijrah terkait mentalitas manusia dalam menjalani kehidupan," katanya dalam keterangan tertulis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang di Magelang, Selasa (11/9/2018) petang.
Advertisement
Din Syamsuddin mengatakan hal itu di hadapan sekitar 10.000 umat pada acara Silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah (SKBM) di Lapangan Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1440 Hijriah pada 11 September 2018.
Ia mengemukakan pentingnya tahun baru Islam sebagai saat yang baik bagi umat untuk introspeksi dan evaluasi diri terhadap perjalanan hidup selama ini, untuk selanjutnya melakukan perbaikan pada masa mendatang.
"Setiap pribadi manusia apapun latar belakang kehidupan dan profesinya perlu melakukan hijrah mental," ujar dia dalam acara yang juga dihadiri Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais itu.
Ia menjelaskan tentang makna hijrah mental sebagai proses perubahan manusia menuju kebaikan, seperti dalam kepribadian, perilaku hidup, maupun wawasan kehidupan.
Selain itu, ujar dia, perbaikan dari kemungkaran dan kemaksiatan menuju ketaatan, kemunduran menuju kemajuan, dan kebodohan menuju kecerdasan. "Ketika proses hijrah secara mental mampu dilakukan maka kehidupan umat dan bangsa dalam berbagai bidang bisa menjadi lebih baik" katanya. Ia juga mengingatkan tentang potensi umat Islam sebagai kekuatan proses perubahan guna mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat.
Penasihat PP Muhammadiyah Amien Rais pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa catatan, antara lain tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum mampu diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait dengan persoalan ekonomi.
Ia menyebut masih banyak aset dan kekayaan bangsa yang hanya dinikmati sekelompok orang. Aset dan kekayaan bangsa seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat.
"Seluruh komponen bangsa perlu bersatu dan berjuang secara bersama-sama untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial sehingga amanat yang ada dalam konstitusi dapat benar-benar diwujudkan," katanya.
Hadir dalam SKBM tersebut, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Endra Endah Wacana, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jumari, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Eko Muh Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Advertisement

Ubur-Ubur Mulai Jarang Terlihat di Pantai Gunungkidul, Pengunjung Tetap Diminta Waspada
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jemaah Haji Meninggal Dunia Mencapai 418 Orang, Kemenkes Sebut Perlu Ada Pengetatan
- PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
- Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement
Advertisement