Advertisement
Kubu Jokowi Desak Bawaslu Usut Mahar Rp500 Miliar
Koalisi Joko Widodo bertemu. - Suara.com/Ria Rizki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Isu mahar Rp500 miliar yang menerpa Cawapres Sandiaga uno didesak diusut oleh Bawaslu.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berinisiatif menyelidiki kebenaran kabar adanya mahar politik alias politik transaksional yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Advertisement
Sandiaga Uno dituding memberikan sejumlah uang kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, agar mendukungnya menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Ia disebut memberikan Rp 500 miliar ke setiap partai, sehingga total Rp 1 triliun untuk PAN serta PKS. Kabar itu kali pertama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, Rabu (8/8/2018) pekan lalu.
BACA JUGA
Antoni mengatakan, adanya kabar mahar politik atau politik uang tersebut telah beredar luas di masyarakat dan sangat meresahkan. Bawaslu harus segera mengambil tindakan untuk mengklarifikasi kabar tersebut.
"Bawaslu sendiri harus punya inisiatif karena ini sudah beredar di masyarakat. Saya kira itu wajib diinvestigasi oleh Bawaslu, karena harapannya Bawaslu tetap adil dan beradab," kata Antoni saat ditemui di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).
Antoni menjelaskan, Dalam mekanisme penindakan Bawaslu, terdapat dua cara yang berlaku, yakni pelaporan dan temuan.
Jika Bawaslu tidak memiliki inisiatif untuk menginvestigasi, maka ia akan mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melaporkan kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno itu.
Menurut Antoni, Bawaslu seharusnya sudah mulai memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kabar ini. Seperti politikus Andi Arief yang pertama kali menyebarkan isu dan juga memanggil Sandiaga Uno secara langsung untuk mengklarifikasi.
"Saya rasa bisa mulai memanggil kedua pasangan itu, panggil Andi Arief yang menyebarkan isu. Bawaslu memiliki tanggungjawab menjaga pemilu bebas dari politik uang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KM Maligano Star Tenggelam di Perairan Muna, 28 Penumpang Selamat
Aturan Lembur dan Cara Hitung Upah Resmi Menurut PP 35 Tahun 2021
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata Gaza
Polsek Cilandak Selidiki Dugaan Rekayasa BAP oleh Oknum Polisi
Advertisement
Bahar bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Banser di Tangerang
Hari Kesembilan, 4 Korban Longsor Pasirlangu Kembali Ditemukan
Kasus Minyak Pertamina, Riza Chalid Masuk Daftar Buron Internasional
Cerita Friderica Widyasari saat Ditunjuk Pjs Ketua dan Waka DK OJK
Trump Buka Peluang Kesepakatan AS-Kuba di Tengah Krisis Kemanusiaan
Advertisement
396 Nakes Diterjunkan untuk Pemulihan Bencana Aceh
Prabowo Buka Rakornas Pusat dan Daerah 2026 di Sentul
Khamenei Peringatkan AS, Perang Bisa Meluas ke Kawasan
Pengawasan BPOM 2025 Sumbang Dampak Ekonomi Rp50,8 T
BPBD Serang Catat Banjir Bertahan di Empat Wilayah
Advertisement
Gelombang Serangan Udara Israel Kembali Guncang Gaza, 32 Warga Tewas
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 2 Februari 2026, Tarif Rp8.000
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 1 Februari 2026, Tarif Rp8.000
- Persija Pinjamkan Rio Fahmi dan Hansamu Yama hingga Akhir Musim
- Madura United Ditahan PSBS Biak 0-0 di Pekan Ke-19 Super League
- Prabowo Instruksikan Reformasi Pasar Modal Berjalan di Masa Transisi
- RUPST Himbara 2026 Segera Digelar, Ini Penjelasan Danantara
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Minggu 1 Februari 2026
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 1 Februari 2026
Advertisement
Advertisement
