Advertisement
Menkeu Minta Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati. - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyatakan diperlukan kesadaran untuk mengelola anggaran pendidikan secara profesional dan akuntabel karena anggaran fungsi pendidikan adalah satu-satunya anggaran yang secara eksklusif diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (19/7/2018).
Sebagai bendahara negara, Menkeu berjanji mengoptimalkan peran jajarannya untuk membuat indikator keuangan, baik pusat dan daerah, yang berujung pada akuntabilitas. Dia juga berpesan agar Kemendikbud mampu mendefinisikan dan memformulasikan masalah-masalah sektor pendidikan menjadi rekomendasi yang konkret dan hasilnya memberikan dampak.
“Uang itu penting, tapi tidak yang paling penting dan menentukan. Harus ada pemikiran bersama untuk menggunakannya. Harus ada akuntabilitas," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (20/7/2018).
Praktik desentralisasi pendidikan menjadi salah satu hal yang disoroti Menkeu. Salah satunya, komitmen alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20% yang saat ini belum banyak dipenuhi oleh daerah.
"Daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen nanti akan dimungkinkan untuk dikenakan sanksi," katanya.
Selain itu, Sri Mulyani menegaskan Kemenkeu siap membantu optimalisasi penggunaan anggaran fungsi pendidikan.
Pada 2017, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,1% dari pagu sebesar Rp37,96 triliun. Hal ini di atas capaian 2016 yang hanya mencapai 88,9%.
Bahkan, di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01 %. Capaian tahun lalu merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Kemendikbud.
Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut. Hal ini diklaim sebagai wujud konkret komitmen pengelolaan anggaran fungsi pendidikan yang profesional dan akuntabel.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Malam Ini, Gunung Semeru Erupsi dengan Tinggi Letusan 800 Meter
Kasus Jual Beli Gas, KPK Tahan Eks Direktur PGN dan Eks Komisaris PT IAE
Menteri Hanif: Mulai Hari Ini, Kami Hentikan Sistem Open Dumping Sampah
Advertisement
TNGM Telusuri Pelaku Pendakian Ilegal yang Pamer di Medsos
Akun Instagram Ridwan Kamil Diretas
Pertamina Hentikan Pengiriman BBM ke SPBU di Denpasar Bali yang Diduga Curang
20 Negara WTO Kritik Kebijakan Trump soal Tarif Impor AS
Advertisement
Rencana 2 Proyek Jalan Tol Terpanjang di Indonesia, Begini Kata Kementerian PU
Tak Terima Diputusin, Seorang Pria Bacok Mantan Pacar Pakai Celurit
Komnas HAM Kecam Tindakan KKB yang Bunuh 11 Warga di Yahukomo Papua
Hampir Dua Juta Orang Sudah Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis
Advertisement
KPK Terima 561 Laporan Gratifikasi Selama Lebaran Idulfitri 2025
Berita Pilihan
- Malam Ini, Gunung Semeru Erupsi dengan Tinggi Letusan 800 Meter
- Kemen PU Bakal Bangun Tanggul Laut Raksasa di Sepanjang Pesisir Utara Jawa, Ini Skemanya
- Menteri Hanif: Mulai Hari Ini, Kami Hentikan Sistem Open Dumping Sampah
- Tak Terima Diputusin, Seorang Pria Bacok Mantan Pacar Pakai Celurit
- Oknum Polisi di Tangerang Selatan Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Wanita Penjual Kopi
Advertisement
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Sabtu 12 April 2025, Ada Potensi Hujan Petir di Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pemerkosaan oleh Dokter Residen PPDS, DPR Agendakan Panggil Kemenkes dan FK Unpad
- Memperkuat Investasi Infrastruktur Energi, Presiden Prabowo Dekati Turki
- Melihat Antusiasme Warga Jateng Bayar Pajak Kendaraan, 3 Hari Tembus Rp28 Miliar
- Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku, Nota Keberatan Hasto Kristiyanto Ditolak Hakim
- Dokter Residen Peserta PPDS Diwajibkan Tes Kesehatan Mental
- Rencana Evakuasi 1.000 Warga Jalur Gaza ke Indonesia, PBNU: Blunder dan Tidak Tepat
- Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Jadwalkan Periksa Dua Tersangka
Advertisement
Advertisement
