Advertisement
Menkeu Minta Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati. - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyatakan diperlukan kesadaran untuk mengelola anggaran pendidikan secara profesional dan akuntabel karena anggaran fungsi pendidikan adalah satu-satunya anggaran yang secara eksklusif diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (19/7/2018).
Sebagai bendahara negara, Menkeu berjanji mengoptimalkan peran jajarannya untuk membuat indikator keuangan, baik pusat dan daerah, yang berujung pada akuntabilitas. Dia juga berpesan agar Kemendikbud mampu mendefinisikan dan memformulasikan masalah-masalah sektor pendidikan menjadi rekomendasi yang konkret dan hasilnya memberikan dampak.
“Uang itu penting, tapi tidak yang paling penting dan menentukan. Harus ada pemikiran bersama untuk menggunakannya. Harus ada akuntabilitas," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (20/7/2018).
Praktik desentralisasi pendidikan menjadi salah satu hal yang disoroti Menkeu. Salah satunya, komitmen alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20% yang saat ini belum banyak dipenuhi oleh daerah.
"Daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen nanti akan dimungkinkan untuk dikenakan sanksi," katanya.
Selain itu, Sri Mulyani menegaskan Kemenkeu siap membantu optimalisasi penggunaan anggaran fungsi pendidikan.
Pada 2017, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,1% dari pagu sebesar Rp37,96 triliun. Hal ini di atas capaian 2016 yang hanya mencapai 88,9%.
Bahkan, di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01 %. Capaian tahun lalu merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Kemendikbud.
Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut. Hal ini diklaim sebagai wujud konkret komitmen pengelolaan anggaran fungsi pendidikan yang profesional dan akuntabel.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hadapi Isu Tarif, RI-Malaysia Optimalkan Kekuatan Domestik-ASEAN
KPK lakukan OTT di Medan, Sumatera Utara
Advertisement
6 Sekolah Swasta Termahal di Indonesia, Ini Rincian Biayanya
Dua SD di Gunungpati Kota Semarang Dibobol Maling Saat Libur Sekolah
KPK Sebut Harta Yovie Widianto Rp43 Miliar, Laporan Raline Shah Masih Proses
Advertisement
Presiden Prabowo Bertemu Empat Mata dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim
Advertisement
Korupsi Dana Hibah Jawa Timur, KPK Menyita Rumah Senilai Rp1,3 Miliar
Berita Pilihan
- Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Tetap
- 200 Negara Sepakat Naikkan Anggaran Badan Iklim PBB
- Jepang Pertimbangkan Hentikan Beri bantuan Biaya Hidup kepada Mahasiswa Asing Jenjang Doktoral
- Dua SD di Gunungpati Kota Semarang Dibobol Maling Saat Libur Sekolah
- Penyebab Juliana Marins Meninggal Dunia Akibat Benturan Benda Tumpul Saat Jatuh di Gunung Rinjani
Advertisement
Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Bantul Lakukan Pengawasan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gara-gara Utang Rp12.000, Satu Keluarga Terlibat Keributan hingga Terjadi Aksi Penganiayaan, Begini Ceritanya
- KPK Periksa Pihak Kemenag Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
- Menhub Dudy Sebut 6 Ribu Korban Jiwa Kecelakaan Akibat Pelanggaran Truk ODOL
- Pemerintah Kucurkan Rp940 Miliar untuk Diskon Transportasi Umum Saat Liburan Sekolah
- Prediksi BMKG Hari Ini Jumat 27 Juni 2025: Mayoritas Wilayah Indonesia Cerah Berawan
- Menhub Dudy Tegaskan Tak Ada Aturan Baru Terkait Truk ODOL, Penindakan Terus Berlanjut
- PM Malaysia Anwar Ibrahim Akan Berkunjung ke Indonesia Hari Ini
Advertisement
Advertisement
