BPPTKG Tegaskan Pendakian Gunung Merapi Belum Aman Dilakukan
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla./Antara-Mohammad Ayudha
Harianjogja.com, JAKARTA- Kabar Wapres Jusuf Kalla melaju ke Pilpres 2019 belakangan mulai terbantahkaan. Sebelumnya JK dikabarkan bakal maju di Pilpres dengan menggandeng Partai Demokrat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menolak tawaran Partai Demokrat untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, kata Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi.
"Ndak. Dia [JK] sudah tolak, dia tidak mau, sudah kasih tahu ke [Partai] Demokrat dia tidak bisa lagi. Dia mau pensiun saja, dia bilang. Pasti bantu Pak Jokowi lah, jadi apa pun dia tidak peduli," kata Sofjan Wanandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Terkait pendekatan yang dilakukan Partai Demokrat untuk mengusung Jusuf Kalla berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sofjan mengatakan JK tidak terlalu memikirkan hal itu.
"Ya manuver-manuver politik [Demokrat] itu hak dia. Kita kan tidak bisa bilang apa-apa, sudah kita kasih tahu. Pak JK juga sudah kasih tahu langsung," tambahnya.
Nama Jusuf Kalla menjadi pertimbangan bagi Partai Demokrat untuk diusung dalam Pemilihan Umum 2019. Partai Demokrat membuka peluang diskusi di internal partai untuk meminang Jusuf Kalla.
Peluang tersebut terlihat pada saat pertemuan antara Wapres Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin malam (25/6/2018).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan dalam pertemuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan wacana pasangan Jusuf Kalla - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres mendatang.
Pengalaman kepemimpinan SBY - JK di Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004 - 2009 lalu menjadi salah satu pertimbangan untuk Partai Demokrat menggandeng kembali Jusuf Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
AliExpress terancam denda Rp11,37 triliun dari Uni Eropa akibat gagal mencegah peredaran produk ilegal dan barang tiruan di platformnya.
DPP PAN memecat Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua DPW PAN NTB dan kader partai pasca terjerat OTT KPK di Kabupaten Lombok Barat.
Pemkab Gunungkidul memastikan pendaftaran bakal calon lurah akan diperpanjang jika hanya ada satu pendaftar. Sejumlah kalurahan masih menunggu tambahan calon hi
KPK mengungkap dugaan penerimaan Rp12,4 miliar oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dari praktik korupsi proyek dan suap.
APBN semester I/2026 mencatat defisit Rp196,5 triliun. Pemerintah memastikan pengelolaan kas negara tetap terjaga melalui strategi pembiayaan fiskal.