Advertisement
SEKOLAH INKLUSI : Kurang Guru, Sekolah Inklusi Tolak Siswa Berkebutuhan Khusus
Advertisement
Sekolah inklusi di Jogja menolak siswa berkebutuhan khusus dengan alasan kekurangan guru
Harianjogja.com, JOGJA-SD inklusi di Jogja kekurangan guru pendamping khusus (GPK). Akibatnya, mereka tak segan menolak siswa berkebutuhan khusus yang hendak mendaftar.
Advertisement
Kepala SDN Bangunrejo II Antonia Retna Sriningsih mengatakan sekalipun termasuk sekolah inklusi, namun ia hanya menerima siswa berkebutuhan khusus slow learner atau lambat belajar dan low vision. Alasannya, ketiadaan guru menjadi penyebab utama.
"Kalau siswa berkebutuhan khusus membawa guru sendiri tidak masalah, kami bisa menerima,” tuturnya, Jumat (19/6/2015).
Menurutnya, menolak siswa berkebutuhan khusus yang mendaftar lebih bertanggungjawab daripada menerima tetapi akhirnya menelantarkan kebutuhan siswa karena tidak bisa memenuhi. “Misal saya menerima tetapi tidak melayani dengan baik malah jadi dosa,” ungkap dia.
Retna memaparkan, jumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya mencapai 60 dari 123 anak. Sementara GPK yang disediakan pemerintah hanya satu orang dan itu pun hanya datang seminggu dua kali karena berfungsi sebagai konsultan.
Untuk pendampingan siswa berkebutuhan khusus, kata dia, sekolah memanfaatkan tiga orang mahasiswa yang melakukan penelitian di tempatnya yang diberi honor Rp250.000 per bulan.
Diakuinya, kondisi sekolah sudah pernah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jogja. Namun, belum ada tanggapan atau tindak lanjut sama sekali. “Saya sudah minta tambahan GPK sejak 2008,” sebutnya.
Kendati demikian, Retna enggan menyalahkan salah satu pihak dalam kondisi ini. Ia menilai, sekolah yang dipimpinnya biar berjalan seperti sekarang.
Kepala Disdik Jogja Edy Heri Suasana justru mengklaim jumlah guru pendamping khusus (GPK) di Jogja masih memadai. Idealnya, satu guru mendampingi empat sampai lima siswa berkebutuhan khusus.
“Ada sekitar 80-an GPK dan bisa dimanfaatkan sekolah inklusi yang ada,” tuturnya. Saat ini, jelasnya, terdapat 39 sekolah inklusi dari jenjang TK sampai SMA di Jogja.
Ia tidak menampik jika belum semua sekolah dapat dikategorikan inklusi karena keterbatasan sarana prasarana, manajemen pengelolaan, dan sebagainya.
Diterangkannya, pada tahun ini Disdik juga mengembangkan kemitraan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk pengadaan GPK.
“Sekolah yang kekurangan GPK dapat minta ke dinas, jadi tidak ada alasan menolak siswa berkebuthan khusus,” tandasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement