PUTUS SEKOLAH : Latar Belakang Ekonomi Tak Jadi Alasan

25 Mei 2015 08:20 WIB Bernadheta Dian Saraswati News Share :

Putus sekolah diharapkan dapat terus ditekan dengan adanya aneka bantuan pendidikan.

Harianjogja.com, SLEMAN-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman sudah tidak menerima lagi alasan siswa mengundurkan diri karena latar belakang ekonomi. Pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah mengucurkan dana khusus untuk siswa dari keluarga miskin maupun rentan miskin.

Kepala Bidang (Kabid) Kurikulum dan Kesiswaan Disdikpora Sleman, Ery Wirdayana mengungkapkan hal itu dalam rangka menanggapi adanya siswa tingkat SMA, SMP, maupun SD yang tidak mengikuti ujian nasional beberapa waktu lalu lantaran mengundurkan diri. Menurut catatan, sebanyak enam siswa SMA/SMK/MA mengundurkan diri, SMP/MTs10 siswa juga mengundurkan diir, dan SD/MI lima siswa tidak berangkat tanpa keterangan.

Menanggapi hal itu, Disdikpora menugaskan sekolah untuk menelusuri sebab siswa tidak mau sekolah. Bisa jadi karena motivasi belajarnya yang memang sudah menurun, bisa karena kondisi keluarga broken home, dan yang sering terjadi adalah karena masalah ekonomi keluarga.

Bagi siswa dengan latar keluarga miskin, hal ini bisa menjadi alasan mereka untuk menghentikan pendidikannya. Mereka rela melepas sekolahnya demi membantu orang tua mencari pendapatan. Dengan tegas, Ery mengatakan bahwa untuk siswa seperti ini, dinas sudah tak lagi dapat menerima alasan itu. “Sekarang sudah tak ada alasan lagi siswa tidak sekolah karena masalah ekonomi karena di Sleman sudah ada JPPD [Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah],” ungkap Ery di ruangannya, Jumat (22/5/2015).

JPPD adalah bantuan kepada anak usia sekolah asal Sleman dari keluarga miskin atau rentan miskin yang sekolah di manapun. “Untuk keluarga miskin, siswa SMK mendapat Rp3 juta per tahun sedangkan SMA/MA Rp2,4 juta. Rentan miskin, SMK menerima Rp1,5 juta dan SMA/MA sebesar Rp1,2 juta,” papar Ery.

Bantuan JPPD ini akan diberikan selama tiga tahun selama masa pendidikan siswa. Menurut Ery, besaran JPPD telah meningkat dari tahun kemarin. Misalnya untuk siswa miskin tingkat SMK yang sekarang menerima Rp3 juta, kemarin hanya menerima Rp2,4 juta.

“Bantuannya tambah jadi tak ada alasan lagi siswa miskin tidak sekolah,” tegasnya.

Sementara Kepala Disdikpora Sleman, Arif Haryono akan mengkaji lebih dalam mengapa ada siswa baik di tingkat SMA maupun SMP mengundurkan diri dari sekolah. Kajian akan difokuskan pada penyebab siswa memilih tidak mengikuti UN. "Apa sebabnya siswa memilih tidak mengikuti UN. Apa sebabnya ini akan jadi catatan UN ke depan," kata Arif.

Menurutnya jika dikarenakan penurunan motivasi belajar, hal itu masih dapat dikaji lebih dalam. Misalnya karena latar belakang keluarga yang bermasalah atau minat terhadap bekerja yang lebih tinggi dibandingkan sekolah.