Advertisement
KPK VS POLRI : PDIP Diingatkan Setop Intervensi Presiden

Advertisement
KPK vs Polri, demonstran mengingatkan partai tidak melakukan intervensi terhadap keputusan presiden.
Harianjogja.com, JOGJA-Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja Samsudin Nurseha yang ikut dalam barisan demonstran yang mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DIY di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Badran, Jogja, Kamis (29/1/2015), mengingatkan agar partai pendukung pemerintah itu menghentikan intervensi terhadap presiden.
Advertisement
Menurut dia, Jokowi adalah presiden RI bukan presiden partai tententu. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap mantan Walikota Solo itu untuk menyelesaikan agenda reformasi yang masih tertunda.
Intervensi partai penyokong pemerintah terhadap Jokowi ini diakui Samsudin juga sudah diungkapkan oleh ketua tim independen Syafi'i Ma'arif. Rekomendasi tim yang dibentuk presiden itu untuk menyelidiki kisruh KPK dan Polri itu di antaranya meminta Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan jadi Kapolri. (Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2015/01/29/kpk-vs-polri-pdip-akui-budi-gunawan-usulan-megawati-572428">KPK VS POLRI PDIP Akui Budi Gunawan Usulan Megawati).
Yang lebih mengejutkan lagi, Syafii Ma'arif juga menyatakan bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan bukan pilihan Jokowi.
"Kita ingin ingatkan PDIP sebagai partai pendukung agar tidak intervensi kebijakan Jokowi. Jokowi dipilih rakyat. Hanya akan tunduk konstitusi," kata Samsudin.
Samsudin juga berharap Polri untuk menghormati keputusan KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia menilai ada nuansa kriminalisasi terhadap KPK atas penangkapan Wakil Pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Indikasi kriminalisasi itu, kata Samsudin, terlihat dari proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat cepat.
"Sementara ada sembilan laporan catatan palsu lainnya [di Mabes Polri] yang belum terungkap," ujar dia.
Samsudin mendesak presiden untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) atas kasus Bambang Widjojanto. Ia khawatir upaya kriminalisasi pimpinan KPK terus berlanjut sehingga bisa menghambat program pemberantasan korupsi.
"Jokowi harus lebih keras dan konkret mengatasi persoalan ini," tandas Samsudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement