PAUD KULONPROGO : Dana Kurang, Pengelola Kelabakan

26 Januari 2015 09:20 WIB News Share :

Paud Kulonprogo, dana yang terkumpul hanya Rp300.000 per bulan, pengelola kelabakan tutup biaya operasional.

Harianjogja.com, KULONPROGO-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih mengalami kekurangan dana operasional. Pasalnya, dana yang terkumpul setiap bulan dari orangtua anak hanya berkisar Rp300.000 sehingga pengelola PAUD pun kelabakan mencari tambahan dana.

Dukuh Paingan Desa Sendangsari Maryadi menuturkan terdapat 14 lembaga PAUD di wilayahnya yang mengalami kesulitan dana untuk operasional. Diuraikannya, kebutuhan operasional PAUD cukup banyak, antara lain untuk membeli alat peraga edukatif (APE), pemberian makanan tambahan (PMT) dan honor guru. Maryadi menjelaskan, pemasukan rutin hanya berasal dari iuran orang tua anak dengan jumlah sangat terbatas.

"Rata-rata Rp10.000 per bulan, kalau iuran dinaikkan, kami khawatir mereka malah tidak mau menyekolahkan anaknya di PAUD,” paparnya, Minggu (25/1/2015).

Tidak hanya itu, Maryadi juga mengkhawatirkan pemindahan dana pemberdayaan masyarakat dari Pemkab ke pemerintah desa akan mengakibatkan bantuan untuk PAUD berkurang. Selama ini, terangnya, bantuan dari Pemkab diberikan untuk insentif guru sebesar Rp100.000 per orang setiap bulan.

"Kalau bantuan berkurang, pengelola akan semakin kerepotan," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengatakan pemerintah desa wajib menganggarkan kegiatan PAUD dengan menggunakan dana pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan PAUD.

" Besarnya anggaran tergantung hasil kesepakatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa," ujarnya.

Dikatakannya, pengelola dapar bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menambah dana PAUD. Misalnya, mencari donatur tetap atau minta sumbangan saat diperlukan. Akhid mencontohkan di wilayah tempat tinggalnya, warga sepakat setiap KK menyumbang Rp500 per minggu. Jika hal ini dapat diterapkan di Paingan, jelasnya, maka pengelolaan akan lebih ringan.

"Yang penting ada kesepakatan dari masyarakat, karena keberadaan PAUD merupakan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.