Advertisement
Aung San Suu Kyi Kritik RUU Larangan Nikah Beda Agama di Myanmar
Advertisement
[caption id="attachment_418298" align="alignleft" width="370"]http://www.harianjogja.com/?attachment_id=418298" rel="attachment wp-att-418298">http://images.harianjogja.com/2013/06/aung-san-suu-kyi-REUTERS-370x231.jpg" alt="" width="370" height="231" /> Foto Aung San Suu Kyi
JIBI/Harian Jogja/Reuters[/caption]
YANGOON-Tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi mengkritik rancangan undang-undang (RUU) yang melarang pernikahan beda agama. Undang-undang tersebut dinilai melanggar HAM karena melarang wanita penganut Buddha untuk menikah dengan pria beragama lain.
Advertisement
"Ini hanya satu sisi saja. Kenapa hanya wanita? Anda tidak bisa memperlakukan wanita secara tak adil," ucap Suu Kyi dalam wawancara seperti dikutip Radio Free Asia Jumat (21/6/2013).
"Saya juga menganggap aturan ini tidak sejalan dengan hukum di negeri ini dan khususnya bukan merupakan bagian dari ajaran Buddha. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kaum perempuan dan juga hak asasi manusia," tegas ikon demokrasi Myanmar itu.
RUU tersebut diajukan oleh kelompok nasionalis dalam parlemen. Di dalamnya diatur, setiap pria non-Buddha yang ingin menikahi wanita Buddha, harus terlebih dahulu berpindah keyakinan dan mendapat izin dari orangtua si wanita.
Jika ketentuan ini dilanggar, maka si pelanggar bisa terancam hukuman 10 tahun penjara. Gagasan dari ketentuan ini mencuat dalam pertemuan lebih dari 200 biksu di Myanmar yang khusus membahas konflik sektarian antara Buddha dan muslim di negara ini.
Biksu kontroversial asal Mandalay yang mempelopori aturan ini, Wirathu menyatakan pentingnya ketentuan ini ditetapkan jadi undang-undang. Sebab menurutnya, setiap wanita penganut Buddha akan kehilangan kebebasan beragama jika menikahi pria muslim.
Pengajuan RUU ini memicu beragam reaksi. Kalangan biksu dan ulama senior di Myanmar memilih menjauhkan diri, sedangkan kelompok pejuang hak wanita dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap RUU ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Ketua DPR RI Minta Tata Kelola Transportasi Diperbaiki
Leonardo DiCaprio Disebut Cocok untuk Squid Game Versi Amerika Serikat
Advertisement
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Harun Masiku
Presiden Prabowo dan MBS Bahas Pelayanan Haji hingga Kesehatan
Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.000 Triliun dalam 5 Tahun
Advertisement
Kemenhub: 31 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Berhasil Diselamatkan
Kejagung Lelang Rumah Terpidana TPPU Doni Salmanan Rp3,5 Miliar
KPK Tetapkan Mantan Sekjen MPR RI Maruf Cahyono Tersangka Suap
Advertisement
3 Penumpang dan 1 Kru KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Selamat
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Pemkab Bantul Gelontorkan Rp1 Miliar untuk Perkuat Koperasi Desa Merah Putih
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Putusan MK Soal Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada, Mendagri Bakal Ajak Rapat Sejumlah Kementerian
- Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
- Jemaah Haji Meninggal Dunia Mencapai 418 Orang, Kemenkes Sebut Perlu Ada Pengetatan
- PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
- Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Advertisement
Advertisement
