Advertisement
Soal Kebakaran, Setneg Tidak Bisa Pastikan Alarm Berfungsi
Advertisement
http://images.harianjogja.com/2013/03/Kebakaran-Setneg3-370x245.jpg" alt="" width="370" height="245" />JAKARTA—Sekretariat Negara tidak bisa memastikan berfungsinya alarm kebakaran di Gedung Utama Sekretariat Negara.
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Lambok V. Nahattands mengelak untuk menegaskan bahwa tanda bahaya kebakaran berbunyi setelah api muncul di lantai 3 gedung yang berposisi tepat di sebelah Istana Negara tersebut.
Advertisement
Kronologis kejadian yang dia ceritakan menggambarkan bahwa pekerja di Gedung Utama Sekretariat Negara baru menyadari kebakaran di lantai 3 setelah asap masuk ke lantai 2, bukan karena bunyi alarm.
“Karena kosong, terasa ada asap ke bawah [lantai 2]. Begitu ada bau asap, dari UKD [Unit Keamanan Dalam] lari ke atas,” katanya dalam jumpa pers di Gedung I Sekretariat Negara, Jumat (22/3/2013).
Para staf di Gedung Utama, lanjutnya, berusaha memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia tetapi gagal karena api sudah terlanjut besar dan asap sudah memenuhi seluruh ruangan.
“Jam 5 itu karyawan sudah pada pulang, cuma beberapa orang,” jelasnya menjawab pertanyaan kenapa tim UKD bereaksi setelah asap masuk ke lantai 2, bukan setelah alarm kebakaran yang seharusnya berbunyi karena asap yang terdeteksi.
Lambok juga tidak bisa memastikan kapan pemeriksaan kelengkapan sistem peringatan dan pemadam kebakaran di Gedung Utama terakhir kali diperiksa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
