Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). /ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak A
Harianjogja.com, JAKARTA- Ahli ilmu komputer Prof Marsudi Wahyu Kisworo menjelaskan bahwa baik pasangan Jokowi-Ma\'ruf maupun Prabowo-Sandi, sama-sama mengalami penambahan dan pengurangan jumlah suara.
"Data pada tanggal 25 April 2019 menunjukkan bahwa adanya penambahan suara atau pengurangan suara terjadi pada kedua paslon, sehingga tidak spesifik pada salah satu pasangan saja," kata Marsudi di Jakarta pada Kamis (20/6/2019).
Marsudi merupakan ahli yang dihadirkan oleh KPU selaku pihak termohon dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Marsudi menjelaskan data pada level provinsi, menunjukkan pola yang tidak teratur atau acak mengenai perubahan suara kedua pasangan calon. Hal serupa juga terjadi pada data di level Kabupaten Kota.
Pada saat itu data yang masuk ke dalam sistem penghitungan (Situng) dan Kawal Pemilu dikatakan Marsudi sudah mencapai lebih dari 95 persen.
Kendati demikian, Marsudi mengakui bahwa ada kesalahan data entry, namun tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara secara signifikan.
Pada paslon Jokowi-Ma\'ruf, terjadi kesalahan pemasukan data dari 233 TPS, sementara paslon Prabowo-Sandi terdapat kesalahan data entry dari 400 TPS.
"Kesalahannya ada yiga jenis, pertama ada angka di Situng tapi tidak ada citranya. Hasil pemindaian dari C1 tidak ada tapi angkanya ada. Ini adalah kejadian yang paling banyak atau mencapai 50 persen kasus tapi tidak mempengaruhi suara," jelas Marsudi.
Kedua adalah masalah pada data pendukung. Marsudi mencontohkan berupa penjumlahan data perolehan suara dsri kedua paslon.
"Misal penjumlahan 01 dan 02 sama dengan C tapi ditulis D. Ini kesalahan paling banyak kedua atau sekitar 30 persen dan tidak mempengaruhi perolehan suara juga," jelas Marsudi.
Kesalahan ketiga yang terjadi hingga 20 persen kesalahan dikatakan Marsudi memang mempengaruhi perolehan suara masing-masing paslon. Kendati demikian masing-masing paslon dikatakan Marsudi sama-sama diuntungkan dan dirugikan.
"Tapi kondisi saat ini sudah lebih baik lagi, karena data Situng terus menerus diperbaiki, dan direvisi oleh KPU sehingga makin lama makin sedikit jumlah kesalahannya. Sehingga bila sebelumnya ada lima ribu lebih TPS bermasalah, sekarang tinggal kurang dari 500 TPS," pungkas Marsudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Lebih dari 40.000 kepesertaan BPJS Kesehatan di Gunungkidul kembali aktif setelah penonaktifan PBI akibat penerapan DTSEN.
Polresta Jogja menetapkan lima tersangka baru kasus Little Aresha Daycare. Total tersangka kini mencapai 32 orang dengan 157 anak menjadi korban.
Ekonom menilai penunjukan Destry Damayanti sebagai Pjs. Gubernur BI mampu menjaga kepercayaan pasar selama masa transisi kepemimpinan.
BPBD Sleman mengirim empat tangki air bersih untuk 63 KK di Moyudan yang terdampak gangguan pasokan air selama musim kemarau.
Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka dalam bentrokan di Menteng yang menewaskan satu orang dan melukai satu korban lainnya.