PON Pantai 2026 Diikuti 1.172 Atlet, Lima Provinsi Absen
Sebanyak 33 provinsi memastikan ikut PON Pantai 2026 di Jakarta dengan dana mandiri. Sebanyak 1.172 atlet siap berlaga.
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)./Suara
Harianjogja.com, JAKARTA--Sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan presiden 2019 akan kembali digelar hari ini, Selasa (18/6/2019) pukul 09.00 WIB. Sidang itu beragendakan pembacaan jawaban dari KPU sebagai pihak termohon.
Sidang diagendakan untuk mendengarkan jawaban dan pengesahan alat bukti dari pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada sidang perdana yang berlangsung Jumat (14/6/2019).
Pihak yang terkait langsung dalam sengketa Pilpres yaitu tim kuasa hukum Jokowi - Maruf Amin dan Bawaslu pun akan menyampaikan jawabannya pada sidang lanjutan ini.
30 Alat Bukti Tim Jokowi untuk Melawan Prabowo di Sidang Gugatan MK
Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin memberikan keterangan jawaban perbaikan terhadap permohonan perbaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga. Ada sebanyak 30 alat bukti diserahkan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Penyerahan keterangan jawaban dan alat bukti tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin Yusril Ihza Mahendra. Turut hadir Sekretaris Tim Hukum Jokowi - Maruf, Ade Irfan Pulungan, anggota Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin, I Wayan Sudirta dan Taufik Basari.
Taufik Basari mengatakan 30 alat bukti tersebut yang diserahkan sore ini merupakan total dari 19 alat bukti sebelumnya yang telah diserahkan Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin ke MK.
Sementara, 11 alat bukti lainnya merupakan alat bukti baru yang berkaitan dengan berkas perbaikan permohonan Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Alat bukti tambahan yang kita masukkan mencapai 30 alat bukti. Dulu 19 sekarang sampai P30 atau 30 alat bukti," kata Taufik di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019) kemarin.
Taufik mengungkapkan, dalam keterangan jawaban yang diserahkan ke MK pihkanya tetap mencantumkan keberatan atas perbaikan berkas permohonan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga Uno yang dibacakan dalam sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2019 pada Jumat (14/6) lalu. Sebab, kata Taufik, berdasar hukum acara MK tidak ada ruang perbaikan permohonan untuk PHPU Pilpres.
"Kami tetap konsisten untuk menganggap permohonan yang benar adalah permohonan yang diregistrasi tanggal 24 Mei. Karena sudah sempat dibacakan dalam persidangan untuk perbaikan permohonan tersebut juga menanggapinya kami juga tetap menyampaikan penolakan kami terhadap perbaikan tersebut," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Sebanyak 33 provinsi memastikan ikut PON Pantai 2026 di Jakarta dengan dana mandiri. Sebanyak 1.172 atlet siap berlaga.
Ban mobil listrik bisa aus 20 persen lebih cepat dan lebih mahal. Simak penyebab, kisaran biaya, serta peluang harganya turun.
Arsene Wenger memutuskan tidak maju dalam pemilihan Presiden FIFA 2027–2031. UEFA kini mencari kandidat untuk menantang Gianni Infantino.
Yunani vs Serbia berlangsung 17 November 2026 pukul 02.45 WIB. Simak jadwal, prediksi, head to head, dan susunan pemain kedua tim.
Pria asal Washington menggugat Kalshi setelah rugi Rp5,6 miliar dari taruhan olahraga dan meminta pengembalian dana Rp10,6 miliar.
Sekitar 4,1 juta anak Indonesia tidak atau belum sekolah. Wamensos menyebut keterbatasan ekonomi menjadi hambatan pendidikan keluarga miskin.