Komisi D DPRD Jogja Soroti Gedung Arsip dan Angkringan Literasi
Komisi D DPRD Kota Jogja mengawal anggaran DPK 2027, termasuk rencana gedung arsip, digitalisasi naskah kuno, diorama, dan angkringan literasi.
Prabowo Subianto (tengah) didampingi Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyampaikan konferensi pers tentang klaim kemenangan di rumahnya, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019) malam. (Antara-Galih Pradipta)
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya pengajuan gugatan dilakukan sore ini, Kamis (23/5/2019).
"Rencananya hari ini agak sore ajukan gugatan ke MK," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Sebelumnya seperti dikabarkan Antara, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan akan menempuh jalur konstitusional untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dan kecurangan di Pilpres 2019.
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan sudah menyiapkan file gugatan Pilpres dan akan disampaikan ke MK pada Kamis.
Dahnil mengatakan, untuk mengajukan gugatan tersebut, BPN Prabowo-Sandi menyiapkan tim hukum yang dipimpin Rikrik Rizkian.
Tim hukum tersebut terdiri dari Rikrik Rizkian, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, dan Denny Indrayana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
Komisi D DPRD Kota Jogja mengawal anggaran DPK 2027, termasuk rencana gedung arsip, digitalisasi naskah kuno, diorama, dan angkringan literasi.
Omzet IKM Kota Jogja mencapai Rp4.018 triliun dan menyerap 40.905 tenaga kerja. Pelaku usaha masih menghadapi kendala bahan baku, modal, dan pasar.
Wabup Kulon Progo Ambar Purwoko mendorong siswa Sekolah Rakyat di Lendah tekun belajar, percaya diri, dan berani menjadi pemimpin.
Konser Andrea Bocelli di Borobudur dan Jakarta tetap digelar pada 31 Oktober dan 3 November 2026 dengan pesan kemanusiaan.
Survei Indef terhadap 1.800 UMKM menunjukkan partisipasi dalam program MBG masih rendah, sementara 22% responden mengalami penurunan usaha.
DPRD Bantul mengubah aturan toko modern. Jarak minimal menjadi 1 km, produk UMKM wajib mendapat ruang, dan 50% pekerja harus warga lokal.