Politikus PDIP Sindir Ahok, Masalah Internal Jangan Dibeberkan ke Publik
Politisi PDIP mengomentari sikap Ahok yang dinilai bisa memperburuk mood kerja jajaran direksi Pertamina dan Kementerian BUMN.
Ilustrasi beras/JIBI-Solopos-Sunaryo Haryo Bayu
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah sedang mencari cara agar stok beras impor yang saat ini tertahan di sejumlah gudang Perum Bulog dapat disalurkan kepada masyarakat.
Apabila tidak segera disalurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka beras hasil impor tahun lalu tersebut akan semakin menurun kualitasnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa saat ini Perum Bulog kesulitan menyalurkan beras mereka lantaran tidak lagi memiliki saluran yang tepat.
Sebelumnya, Bulog menyalurkan beras melalui Program Beras Sejahtera (Rastra). "Bulog kehilangan saluran dalam melepas berasnya, karena transformasi Program Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," ujarnya, Jumat (3/5/2019) malam.
Menurut Darmin, dahulu dengan adanya Program Rastra, Perum Bulog bisa menyalurkan beras hingga jutaan ton. Namun karena telah berganti menjadi BPNT, Bulog kehilangan saluran beras yang signifikan tersebut.
"Dulu kan Rastra itu sebulan bisa 230 ribu ton, dan itu 13 kali setahun. Jadi kalikan saja bisa sekitar 3 juta ton. Nah, sekarang, mereka tidak ada lagi saluran itu," ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah saat ini sedang memikirkan cara yang tepat agar Bulog bisa segera menyalurkan beras yang tersimpan di gudang. Padahal pada saat bersamaan, Bulog dituntut bisa segera melakukan penyerapan beras masyarakat demi menjaga stabilitas harga.
Selain itu, dari sisi kualitas, apabila beras impor itu tidak segera di keluarkan, akan semakin menurun kualitasnya. "Sekarang kita sedang cari cara agar beras yang kita impor tahun lalu bisa segara disalurkan. Karena kalau tidak, akan turun kualitasnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Politisi PDIP mengomentari sikap Ahok yang dinilai bisa memperburuk mood kerja jajaran direksi Pertamina dan Kementerian BUMN.
Long weekend 14–17 Mei 2026 di Jogja dipenuhi agenda wisata, budaya, dan event menarik. Simak rekomendasi lengkapnya di sini.
Pemkab Bantul turunkan tarif pantai barat jadi Rp5.000 per destinasi mulai Juli 2026. Skema baru dinilai lebih adil bagi wisatawan.
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Jaksa juga minta denda dan uang pengganti.
KID DIY fokus pada penguatan informasi kebencanaan hingga tingkat kelurahan. Sistem terpadu disiapkan untuk cegah simpang siur saat darurat.
Wagub DIY Paku Alam X pastikan seluruh rekomendasi DPRD ditindaklanjuti. Evaluasi pembangunan fokus pada pemerataan ekonomi dan tata kelola.