Duh! Meski Belum Mapan, Rerata Gen Z Utang Pinjol Rp5,1 Juta
Jargon menggenjot inklusi keuangan sepertinya perlu ditinjau ulang, seiring maraknya fenomena masyarakat yang memanfaatkan kemudahan akses pinjol.
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan nomor urut pasangan calon untuk pemilihan Presiden 2019, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018)./Reuters-Darren Whiteside
Harianjogja.com, JOGJA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan minimnya pilihan kandidat Capres-Cawapres dalam Pemilu Presiden (Pilpres) akan memengaruhi naiknya angka golput.
Hal ini mengacu pada data golput yang terus naik sejak Pilpres 2004, yaitu dari 20,2% di putaran I dan 22,5% di putaran II, menjadi 27,4% pada Pilpres 2009, dan kembali meningkat tajam pada Pilpres 2014 menjadi 31% suara nasional.
"Kalau kita lihat data yang Pilpres, itu semakin sedikit calon, angka pengguna hak pilih menurun," ungkap Titi, Senin (3/1/2019).
Seperti diketahui, terdapat 5 paslon yang bertarung dalam Pilpres 2004, Pilpres 2009 menyandingkan 3 paslon, sedangkan pada Pilpres 2014 hanya ada 2 paslon.
Sehingga Titi menilai perhelatan Pilpres 2019 yang masih menghadirkan kandidat capres minim dan serupa, yaitu antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo, memungkinkan angka Golput yang cenderung meningkat.
"Jangan lupa 2014 itu aktor-aktor yang berkompetisi sama seperti 2019. Jadi ini yang perlu kita antisipasi," tambah Titi.
Kendati demikian, Titi masih memiliki harapan lewat Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak dengan Pilpres.
Sebab, data golput di pileg justru menunjukkan penurunan dari sebelumnya 29% pada Pileg 2009 menjadi 24,8% pada Pileg 2014. Sehingga, kemungkinan adanya peningkatan partisipasi pemilih, bisa terjadi.
"Tahun 2019 kita harus betul-betul antisipasi, karena trennya nggak kompatiel. Tren [partisipasi pemilihp Pileg naik, tapi tren Pilpres turun," jelas wanita kelahiran Palembang, 12 Oktober 1979 ini.
"Maka Pemilu 2019 merupakan antisipasi dari dua tren Pemilu [Presiden dan Legislatif] karena dilakukan berbarengan," tambahnya.
Oleh karena itu, Titi berharap KPU, Bawaslu, media massa, juga partai politik agar menciptakan kesan positif sehingga Pemilu 2019 mampu menarik minat masyarakat. Bukan justru terkesan gaduh dan dipenuhi narasi negatif.
"Oleh karena itu antisipasi kita, partai politik, harus bekerja keras memastikan pemilih paham bahwa 2019 itu bukan hanya soal Pilpres, ada juga Pileg," ungkapnya.
"Tetapi kalau kita tidak bisa mengantisipasi dan Pilpres menjadi lebih dominan pengaruhnya kepada pemilih. Maka konstan menurunnya angka pengguna angka hak pilih sangat mungkin kita hadapi pada 2019," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Jargon menggenjot inklusi keuangan sepertinya perlu ditinjau ulang, seiring maraknya fenomena masyarakat yang memanfaatkan kemudahan akses pinjol.
Penolakan kereta gantung Rinjani dinilai tepat. DPRD NTB soroti dampak ekonomi, lingkungan, dan ancaman bagi porter lokal.
Tragedi kapal PMI ilegal di Malaysia tewaskan 7 WNI. DPR desak bongkar mafia pengiriman tenaga kerja ilegal hingga ke akar.
DPR minta pemerintah lindungi industri rokok dari tekanan regulasi dan rokok ilegal. Sektor ini serap jutaan tenaga kerja dan sumbang besar ke negara.
Tempe Pondoh Sleman resmi dilindungi hukum. Pernah ada upaya klaim dari luar, Pemkab kini bergerak cepat amankan warisan budaya.
Katedral Jakarta gelar 4 misa Kenaikan Yesus 2026, 2.300 umat hadir. Polisi amankan 860 gereja selama libur panjang.