Indeks Demokrasi DIY Salah Satu yang Terbaik di Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA—DIY termasuk satu dari empat provinsi di Indonesia dengan nilai indeks demokrasi berkategori baik.

Dalam Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS), hanya empat provinsi yang punya nilai baik. DKI Jakarta berada di posisi pertama, disusul DIY, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.

Penghargaan itu diberikan berdasarkan data yang diolah pada 2017. DKI Jakarta meraih indek kebebasan sipil 87,73; indeks hak politik 80,06; dan indeks lembaga-lembaga demokrasi 87,12. Secara keseluruhan, skor DKI dalam Indeks Demokrasi Indonesia adalah 84,73.

Skor kumulatif DIY adalah 83,61, meliputi indeks kebebasan sipil 93,25,; indeks hak politik 82,31; dan indeks lembaga demokrasi 73,55. Adapun skor kumulatif Kalimantan Utara sebesar 81,06, mencakup indek kebebasan sipil 98,57; indeks hak politik 68,54; dan indeks lembaga demokrasi 78,93. Indeks kebebasan sipil Kalimantan Utara adalah yang tertinggi di Indonesia. Di peringkat keempat, indeks kumulatif Bangka Belitung sebesar 80,11, meliputi indeks kebebasan sipil 83,07; indeks hak politik 82,30; dan indeks lembaga demokrasi 72,89

Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto mengatakan predikat baik diberikan kepada provinsi yang memiliki nilai di atas 80. Provinsi yang mencapai nilai di atas 80 bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya. Meski hanya empat provinsi yang mendapat angka di atas 80, provinsi lain tidak tergolong berindeks demokrasi buruk.

“Dari 34 provinsi, tidak ada yang mendapat indeks di bawah 60, yang berarti buruk. Dengan kata lain tidak ada provinsi yang menurut Indeks Demokrasi Indonesia berkategori buruk,” ujar dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017 dan pemberian penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia yang ditujukan kepada Provinsi DKI Jakarta yang meraih peringkat pertama kategori baik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Ibu Kota, kami menyampaikan apresiasi kepada tim yang mengkaji Indeks Demokrasi Indonesia. Kami berterima kasih. Penghargaan dari Bapak Menko Polhukam ini untuk warga Jakarta,” ujar Anies Baswedan.

Indeks Demokrasi Indonesia disusun sejak 2009. Proses penilaian dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah, serta kajian mendalam  dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.

Indeks Demokrasi Indonesia dirumuskan sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Penilaian bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tetapi juga mencakup perilaku dan budaya politik di masyarakat suatu provinsi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia