Data Pemerintah Terhubung, Meutya Hafid: Perlinsos Harus Tepat Sasaran
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Menkopolhuman Wiranto/Antara
Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah bila TNI menggunakan bom dalam melakukan pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Nduga, Papua yang telah menembak mati karyawan Istaka Karya, staf Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah Papua dan anggota TNI AD Sertu Handoko beberapa waktu lalu.
"Enggak ada (TNI gunakan bom). Tapi, kalau gunakan granat pelontar, memang iya. Suaranya kalau buat orang awam sama dengan bom, suaranya sama tapi barangnya beda. Kalau bom dijatuhkan dari udara, ini dilontarkan dari senapan, jadi jangan sampai ada berita simpang siur seperti itu," papar Wiranto usai menggelar Rapat Koordinasi tentang penyelesaian permasalahan Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Hadir dalam rapat koordinasi itu, antara lain, perwakilan Polri, perwakilan TNI dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, operasi pengejaran kepada KKB Nduga masih terus dilakukan oleh Satgas terpadu TNI dan Polri.
"Memang ada berita simpang siur tentang jumlah pasukan. Saya sampaikan bahwa memang ada satuan bantuan non organik, tidak hanya organik pasukan Brimob dan TNI di Papua dikerahkan. Tapi kita datangkan dari pasukan non organik dari luar Papua apakah itu Brimob maupun Kopassus," kata Wiranto.
Pengerahan pasukan Brimob dan Kopassus untuk mengejar KKB Nduga sangat dibutuhkan karena medannya yang sangat sulit, sehingga dibutuhkan personil yang terlatih. Dalam kesempatan itu, Wiranto menegaskan, pemerintah tidak akan akan berdiskusi dengan KKB.
"Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal, mereka klaim apa saja nggak saya jawab gak benar, itu pasti," katanya. Menurut Wiranto, mereka melakukan suatu propaganda membuat masyarakat resah dan masyarakat ketakutan.
"Untuk apa saya jawab. Yang penting negara tetap punya kewajiban melindungi segenap tumpah darah dan warga negaranya. Mereka klaim biarin aja, klaim apapun jelas mereka kriminal melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan, harus kita lawan," tegas Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Jadwal KRL Solo-Jogja Jumat 14 Agustus 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur ke Jogja. Tarif Commuter Line tetap Rp8.000.
DPRD Kota Jogja meminta penyaluran bansos beras tak hanya terpaku DTSEN agar warga yang baru jatuh miskin tidak terlewat.
Baznas Kulonprogo telah menyalurkan 40 tangki air bersih ke 11 titik kekeringan. Sebanyak 200 tangki disiapkan selama musim kemarau.
Bareskrim mengungkap MV King Sun tiga kali menyelundupkan ketamin. Pengiriman ke Indonesia sebanyak 1.298 kg berhasil digagalkan.
KPK belum menahan Yuddy Renaldi dalam kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB karena mempertimbangkan kondisi kesehatannya.