BPPTKG Tegaskan Pendakian Gunung Merapi Belum Aman Dilakukan
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan nomor urut pasangan calon untuk pemilihan Presiden 2019, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018)./Reuters-Darren Whiteside
Harianjogja.com, JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Calon Presiden Prabowo Subianto kebelet jadi penguasa.
Hal ini disampaikan Ngabalin terkait pernyataan Prabowo yang menyebut hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kekayaan dalam negeri.
"Boleh jadi penguasa, jadi pemimpin, ingin berkuasa, tapi jangan kebelet," kata politikus Partai Golkar itu.
Ngabalin juga menyatakan hampir semua pernyataan Prabowo berantakan dan tidak sesuai dengan data. Salah satunya pernyataan Prabowo yang menyebut hanya 1 persen orang Indonesia yang menikmati kekayaan dalam negeri.
"Kalau Pak Prabowo kan hampir semua pernyataan berantakan, nggak pakai data," ujar Ngabalin di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran 16, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Pernyatan Prabowo soal kekayaan Indonesia hanya dinikmati 1 persen penduduk disampaikan saat menyambangi Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (17/11). Saat itu Prabowo mengklaim bahwa data tersebut bersumber dari Bank Dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BPPTKG belum merekomendasikan pembukaan pendakian Gunung Merapi karena ancaman awan panas, erupsi, dan lontaran material masih tinggi.
PSIM Jogja memastikan peluang Franco Ramos bertahan masih terbuka. Bek asal Argentina itu dijadwalkan tiba di Jogja dalam waktu dekat.
Daihatsu kembali menghadirkan Kumpul Sahabat Serentak yang diselenggarakan secara bersamaan di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia.
Pemkot Jogja menganggarkan Rp5 miliar untuk memperkuat talud di enam titik sungai guna mengantisipasi longsor dan gerusan aliran air.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendorong peningkatan alokasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi kalurahan
Pemkab Kulonprogo menerbitkan SE kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau Agustus 2026 dan mulai menyalurkan bantuan air bersih.