Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Ada 1.357 Napi yang Kabur Saat Gempa Palu
Sejumlah kerusakan akibat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9/2018)./ANTARA FOTO/BNPB
Harianjogja.com, JAKARTA – Jumlah narapidana yang kabur saat gempa Palu ternyata mencapai ribuan orang.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM melaporkan, jumlah warga binaan yang melarikan diri dari rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sulawesi Tengah (Sulteng) telah berkurang dari angka yang dipaparkan sebelumnya.
Kemarin, Ditjen PAS melaporkan 1.425 warga binaan melarikan diri saat gempa dan tsunami melanda wilayah Sulteng. Saat ini, jumlah itu berkurang menjadi 1.357 orang. Itu karena per hari ini ada 68 warga binaan yang telah kembali ke peraduannya masing-masing.
"Kemarin pagi disampaikan Ibu Dirjen PAS warga binaan yang belum kembali ke lapas dan rutan pasca gempa 1.425 orang. Sekarang berkurang menjadi 1.357 orang," kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM, Adek Kusmanto saat dikonfirmasi Okezone- jaringan Harianjogja.com Selasa (2/10/2018).
Total warga binaan yang mendekam di delapan unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di Sulteng berjumlah 3.220 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.863 warga binaan yang tercatat hari ini berada di rutan dan lapas masing-masing. Sementara itu, sebanyak 1.357 orang, baik narapidana dan tahanan masih melarikan diri.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.425 warga binaan yang ada di sejumlah rutan dan lapas di Sulawesi Tengah melarikan diri karena gempa dan tsunami.
BACA JUGA
Narapidana dan tahanan yang kabur ingin menyelamatkan diri serta mencari informasi tentang keselamatan keluarganya di luar sana. Karena itu, Kemenkum HAM memberikan waktu satu Minggu bagi para narapidana maupun tahanan yang masih berada di luar untuk melapor dan kembali ke dalam penjara.
"Waktu yang diberikan jajaran kami satu minggu, setelah satu minggu ada pencarian yang dilakukan oleh satuan tugas," ujar Dirjen PAS Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami saat jumpa pers di kantornya, Senin 1 Oktober 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
