Untuk Bangun Hunian Sementara, Pemerintah Mataram Siapkan Rp1 Miliar

Harianjogja.com, MATARAM-Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk membangun hunian sementara bagi sekitar 1.500 kepala keluarga yang kehilangan rumahnya akibat gempa bumi.

"Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Mataram, sebab anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat hingga kini belum ada kepastian," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Rabu (12/9/2018).

Ia mengatakan, pembangunan huninan sementara bagi warga yang kehilangan rumahnya akibat gempa bumi di Mataram dinilai mendesak, sebab musim hujan akan segera tiba sehingga itu bisa berisiko jika masyarakat masih tinggal di tenda darurat.

Oleh karena itu, setelah proses pembersihan puing rumah warga di tiga lingkungan terparah, yakni di Lingkungan Pengempel Indah, Gontoran, dan Tegal rampung, kini aparat lingkungan dan tokoh masyarakat setempat sedang memberi tanda batas tanah milik masing-masing warga.

"Saat proses pembersihan puing, kami sudah mengingatkan petugas agar fondasi rumah milik warga tidak dibongkar sehingga warga mudah untuk mengenali batas-batas tanah mereka," katanya.

Menurutnya, setelah proses pemberian tanda batas lahan milik warga rampung, pemerintah bersama jajaran segera membangun hunian sementara bagi warga di tiga lingkungan tersebut.

"Hunian sementara akan kami bangun di atas lahan masing-masing milik warga, dengan harapan masyarakat akan lebih nyaman berada di atas lahan milik sendiri," ujarnya.

Namun, untuk memaksimalkan anggaran yang ada dengan kebutuhan rumah, karena setelah dihitung dengan anggaran Rp1 miliar hanya dapat membangun sekitar 500 unit hunian sementara, sementara kebutuhan lebih dari 1.500 unit termasuk untuk di Lingkungan Kamasan.

Pemerintah Kota Mataram berencana akan melibatkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), guna membantu pemerintah dalam merencanakan sekaligus membuat konsep hunian sementara sesuai dengan anggaran dan kebutuhan yang tersedia.

"Konsep ini penting, agar semua korban bencana gempa bumi bisa terakomodasi, dan hunian sementara bisa segera terbangunn sembari menunggu proses pembangunan rumah dengan konsep rumah indah sederhana aman (RISA)," katanya.

Lebih jauh Mohan mengatakan, proses pembangunan RISA hingga kini belum bisa terealisasi karena standar operasional prosedur (SOP) dinilai belum sesuai, meskipun sudah ada 122 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan anggaran pembangunan RISA. "Kami tidak tahu pasti kendala pembangunan RISA belum bisa dilaksanakan sampai sekarang dimana, padahal semua calon pemerima sudah membuat kelompok dan setuju dibangunkan RISA, tetapi masih belum dinilai memenuhi SOP," katanya.

Semestinya, RISA ini harus segera direalisasikan, apalagi dalam proses pembangunannya bahan-bahannya harus dicetak terlebih dahulu. Dikhawatirkan, apabila proses pencetakan dimulai saat musim hujan, bisa mengurangi kualitas.

"Untuk itulah, kami berharap pemerintah segera bisa merealisasikan RISA untuk para korban gempa," katanya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara