Iran Tegaskan Kendali Penuh atas Selat Hormuz dan Sekitarnya
Iran menegaskan kendali atas Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman serta memperingatkan kapal yang melintas di luar jalur yang ditetapkan.
AS Tidak Mau Ada Hambatan Ekspor ke Indonesia
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi./IST
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah AS meminta Indonesia memastikan tidak ada hambatan tarif maupun nontarif bagi produk ekspor negara adidaya tersebut jika fasilitas tarif preferensial (generalized system of preferences/GSP) bagi Indonesia ingin dilanjutkan.
"Jadi sudah surplus Indonesia besar, lalu masih ada hambatan. AS tidak mau ada hambatan ekspor mereka ke sini," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Saat ini, kata Enggar, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan tawaran bagi AS agar fasilitas GSP atau keringanan bea masuk bagi ekspor Indonesia itu bisa berlanjut.
Indonesia akan bertemu dengan Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) di AS pada akhir Juli 2018 untuk membicarakan keberlanjutan fasilitas GSP.
"Kami sedang persiapkan dari berbagai kementerian/lembaga agar fasilitas GSP itu kita tetap dapatkan," ujar dia.
Jika GSP akhirnya dicabut oleh AS, neraca perdagangan Indonesia akan semakin tertekan. Dalam GSP tersebut, ada 3546 tarif yang mendapat keringanan bea masuk dari AS. Selama ini, menurut catatan pemerintah AS, GSP itu juga yang membuat Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan hingga 14 miliar dolar AS.
BACA JUGA
Enggar mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian AS adalah hambatan untuk eskpor produk hortikultura dari AS ke Indonesia dan juga ekspor kacang kedelai.
"Mereka \'concern\' hortikultura misalnya, tapi sebenarnya itu kan akan kami cabut karena sejalan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Kemudian, jangan dibuat ada hambatan nontarif yang dikenakan seperti untuk kedelai AS," tambah Mendag.
AS, negara raksasa ekonomi terbesar di dunia, sedang mengevaluasi fasilitas GSP yang mereka berikan terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Evaluasi ini merupakan permintaan Presiden AS Donald Trump dengan mempertimbangkan surplus perdagangan yang terus dinikmati Indonesia.
Trump dikabarkan akan memutuskan mengenai keberlanjutan GSP ini pada November 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Kusnul Isti Qomah
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
