Gerindra Respons Pengunduran Diri Gibran, Singgung Kedewasaan Demokrasi
Gerindra menghormati keputusan Gibran mundur sebagai Wapres dan meminta proses penggantian melalui MPR berjalan sesuai konstitusi.
Dukung Pemutakhiran DPS, KPU Kota/Kabupaten Diberi Akses ke Database Kemendagri
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman(kanan) bersama Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, Wahyu Setiawan(kiri) dan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (tengah) melakukan simulasi pemungutan suara pada Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Taman Pintar, Jalan P. Senopati, Jogja, Rabu (02/05/2018)./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemutakhirkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kemendagri akan memberi dukungan penuh kepada KPU untuk terus melakukan pemutakhiran data berkelanjutan ini menjadi penting agar data pemilih dan data kependudukan tersinkornisasi lebih akurat lagi," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah di sela Rapat Pleno Terbuka KPU, di kawasan Sawah Besar, Sabtu (23/6/2018).
Dukungan Kemendagri terhadap KPU untuk memutakhirkan daftar pemilih yakni dengan memberikan akses kepada KPU kota/kabupaten agar dapat membuka database Kemendagri.
"Kiranya akses diberi Kemendagri dapat dioptimalkan dewan KPU kota dan kabupaten. Kemendagri telah memberi 514 password dan username kepada KPU kabupaten/kota agar dapat membuka database Kemendagri. Ini dukungan maksimal kami sehingga agar dapat diakses langsung," ucapnya.
Zudan mengatakan dengan diberikan akses oleh Kemendagri diharapkan terhindar dari daftar pemilih ganda. "Sehingga, tidak ada lagi kemungkinan penduduk tedaftar dua kali dengan NIK dan ganda mau pun nama ganda," ucapnya.
Ia juga meminta KPU terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya, daftar potensial pemilh pemilu (DP4) dengan DPS masih terjadi selisih yang signifikan.
BACA JUGA
"Kemudian tahapan berikut, mohon agar kita terus koordinasi, karena ada selisih yang banyak terkait DP4. Dari pemerintah DP4 itu ada 196 juta, sedangkan DPS 186 juta. Ini ada selisih 10 juta. Ini perlu kami sinkronisasi, apakah DPS ini belum mengakomodir pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun nanti di April 2019," lanjutnya.
Oleh karena itu, Kemendagri terus mendukung KPU untuk pemutakhiran data berkelanjutan, termasuk pemilih itu bermutasi, atau beralih profesi menjadi TNI/Polri atau sipil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Share
Kusnul Isti Qomah
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
