DHE Tracker, Eksportir Lebih Mudah Penuhi Aturan DHE SDA
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
Yudi Latif./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku kaget dan mempertanyakan langkah mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), karena diambil saat institusi tersebut menjadi sorotan sejumlah kalangan.
"Mundurnya Yudi Latif di saat BPIP menjadi sorotan terkait gaji dan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP sempat menjadi polemik dan perbincangan publik," kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Dia mengatakan, BPIP beberapa waktu lalu menjadi sorotan terkait gaji para pejabatnya khususnya Dewan Pengarah BPIP, namun sudah mereda dan pemerintah telah memberikan klarifikasi namun tiba-tiba Kepala BPIP mengundurkan diri.
Taufik mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di internal BPIP karena memberi kesan bahwa selama ini lembaga tersebut baik-baik saja, namun ternyata ada permasalahan internal.
"Presiden Joko Widodo yang mengangkat dan melantik Yudi Latif, dapat memberikan penjelasan kepada publik, terkait kemunduran Yudi Latif. Kehadiran BPIP yang diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat, malah terus-terusan menjadi polemik," katanya.
Dia berharap BPIP tampil dan menjawab harapan masyarakat dalam kaitan membumikan Pancasila, dan membantu Presiden dalam merumuskan arah pembinaan ideologi Pancasila.
Hal itu menurut dia terutama di tengah masifnya paham radikalisme, sehingga masyarakat sangat berharap BPIP semakin meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila.
Yudi Latif mengumumkan kepada publik pesan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BPIP melalui akun media sosial Facebook miliknya "Yudi Latif Dua", Jumat (8/6).
Melalui pesan pengunduran diri yang diberi judul "TERIMA KASIH, MOHON PAMIT", Yudi awalnya menjabarkan kerja-kerja selama setahun terbentuknya BPIP, yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Kemudian ia menjabarkan sejumlah kendala yang dihadapi antara lain, anggaran yang lambat turun, tidak adanya kewenangan eksekusi langsung ketika BPIP masih bernama UKP-PIP, keterbatasan kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga, hingga belum diterimanya hak keuangan oleh seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana selama setahun bekerja.
Pada bagian akhir ia menutup pesannya dengan niat mengundurkan diri karena merasa dibutuhkan kepemimpinan baru pada tubuh UKP-PIP yang telah bertransformasi menjadi BPIP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.
Penertiban kawasan hutan terus dievaluasi secara berkala melalui koordinasi lintas lembaga untuk memastikan target Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tercapai.
DPRD Temanggung menilai pembatasan nikotin dan tar berpotensi mengurangi serapan tembakau lokal serta berdampak pada petani jika diterapkan.
Proyek kereta gantung Prambanan memasuki tahap akhir penyesuaian LP2B. Setelah persetujuan ATR/BPN terbit, proses perizinan akan dilanjutkan.
Mandatori B50 resmi diterapkan nasional. Kebijakan ini ditargetkan memperkuat swasembada energi, menghemat devisa, dan mengurangi impor solar.