Indonesia-Cina Sepakati Proyek Batu Bara Jadi Etanol Rp32,8 Triliun
Indonesia dan Cina menyepakati proyek hilirisasi batu bara menjadi etanol senilai Rp32,8 triliun dalam rangkaian kerja sama investasi kedua negara.
Ilustrasi/Antara-Wahdi Septiawan
Harianjogja.com, JAKARTA—Kekurangtegasan polisi sebagai bentuk pencegahan membuat minuman keras (miras) oplosan yang menelan korban jiwa masih marak beredar.
Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra. Menurut dia, aparatur hukum setingkat unit kepolisian yang berfungsi sebagai mitra kamtibmas yang sering berkeliling di tengah masyarakat sebenarnya sudah tahu.
“Namun karena seolah ‘saling diam’, jadi kurang peduli dengan fungsinya sebagai penegakan hukum atau harus berfungsi preventif dari sebuah peristiwa di masyarakat," kata Azmi yang juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/4/2018).
Akibat dari aparatur tipe demikian atau dapat saja ada orang lain atau aparatur tertentu yang dapat menjadi pelindung bagi si penjual atau si pembuat minuman oplosan tersebut.
"Ini adalah berkaitan dengan uang besar, pemain mafia yang abadi dan aparatur hukum terkadang rentan kena virusnya dengan mendapatkan kompensasi tertentu dari kegiatan penjual atau produksi minuman oplosan ini," katanya.
Karena itu, kata dia, langkah yang tepat adalah selain memperkuat fungsi peran lingkungan masyarakat adalah dengan hukuman yang maksimal agar sistem peradilan pidana optimal dan sinergis sehingga ada kesatuan tindakan yang sama antara polisi, jaksa dan hakim. Agar pelaku penjual dan pemproduksi minuman oplosan dihukum setingginya agar jera.
Keberadaan minuman oplosan itu sangat membahayakan keamanan nasional dan berkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka hukuman dengan maksimal jika perlu dengan dakwaan yang berlapis dan optimal dari ancaman pembunuhan berencana, menjual tanpa izin, manipulasi pajak, jerat pula dengan undang undang pangan, paparnya.
Dengan tindakan tegas itu, tujuannya agar pelaku penjual dan pemroduksi berpikir untuk melakukan kegiatan tersebut. "Maka perlu dibuat regulasi dan sanksi baru berupa sanksi seumur hidup dan sanksi denda maksimal bagi sipenjual dan si pemproduksi minuman oplosan ini, karena melihat dampaknya yang menimbulkan kejahatan yang lebih besar dan merusak generasi bangsa," katanya.
Terlebih lagi, korbannya sudah banyak harus dirawat di rumah sakit, ada yang cacat ada yang meninggal sehingga sanksi selain pidana penjara seumur hidup, denda juga patut dikenakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Indonesia dan Cina menyepakati proyek hilirisasi batu bara menjadi etanol senilai Rp32,8 triliun dalam rangkaian kerja sama investasi kedua negara.
Simak jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Jumat 20November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja 20 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Arema FC mengincar poin di markas PSS Sleman. Andre Caldas menyebut persiapan tim lebih matang dan mewaspadai motivasi tuan rumah.
Putri Kusuma Wardani dan Dejan/Felisha lolos ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah menang di babak 16 besar.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.