PRAHARA DEMOKRAT: Rapimnas Demokrat Hanya Simpan Konflik

http://images.harianjogja.com/2013/02/DEMOKRAT9-370x246.gif" alt="" width="370" height="246" />JAKARTA—Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/12/sprindik-anas-bocor-pencitraan-buat-partai-demokrat-kpk-378385">Partai Demokrat tidak akan menjadi solusi atas pertentangan di internal partai karena selain tidak ada hasil konkret, forum tersebut berpotensi menyimpan konflik yang tidak terselesaikan.

Demikian dikemukakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswardi Rauf usai menjadi narasumber dalam diskusi bertema GBHN: Urgensi dan Relevansinya di Masa Kini di Gedung MPR. Diskusi itu juga menghadirkan pengamat politik dari LIPI, Syamsuddin Haris dan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin.

Menurutnya,  Kehadiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum, Anas Urbaningrum  lebih bersifat simbolis. Selain itu, kehadrian SBY juga membuat para kader menahan diri sementara karena masih menghormati figur Presiden RI tersebut.

“Rapimnas tidak banyak membawa perubahan terhadap pertentangan di dalam Partai Demokrat. Ini seolah seperti menyapu dan menyimpan sampah ke bawah karpet karena persoalan yang sebenarnya belum tuntas,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diberitakan, kelompok pendukung Anas masih tidak menerima pengambilalihan kewenangannya sebagai Ketua Umum karena hal itu melanggar AD/ART. Sementara kelompok pendukung SBY lebih melihat Anas sebagai faktor penyebab penurunan elektabilitas partai sehingga Majelis Tinggi perlu mengambilalih kewenangannya.

Menurut Maswardi, pengambilalihan kewenangan Ketua Umum oleh Majelis Tinggi pada saat Ketua Umum masih menjabat merupakan kejadian pertama dalam perpolitikan nasional. Menurutnya, preseden yang belum pernah terjadi tersebut akan membuat program dan kegiatan partai sulit untuk dijalankan.

“Satu-satunya kompromi yang bisa dicapai adalah Anas  mundur, tapi Anas tidak mau. Hebatnya, ketentuan untuk memberhentikan Anas tidak ada,” ujarnya. Terkait kondisi demikian, Maswardi menegaskan sangat penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat mengeluarkan putusan apakah Anas jadi tersangka atau tidak dalam kasus dugaan korupsi.

Maswardi juga khawatir kalau dalam dua atau tiga bulan ini persoalan tersebut tidak selesai maka citra Partai Demokrat akan terus merosot. Pasalnya, pada April mendatang semua parpol peserta pemilu sudah harus menyerahkan daftar nama calon anggota legislatif sementara yang harus ditandatangani Ketua Umum partai.

Simak berita terkait : http://digital.solopos.com/file/18022013/">http://digital.solopos.com/file/18022013/

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.