Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Ilegal Dilakukan Gerbong Listyo Sigit
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan tidak akan memberikan insentif bagi calon anggota legislatifnya untuk mendongkrak perolehan suara partai tersebut dalam Pemilu 2014.
Penegasan itu disampaikan Nurhayati ketika dimintai pendapatnya soal strategi peningkatan perolehan suara pada pemilu legislatif 2014. Menurutnya, selama ini partai pemenang Pemilu 2009 tersebut tidak pernah memberikan insentif berupa uang, namun memberikan bantuan yang bersifat sarana maupun prasarana.
“Demokrat tidak pernah memberikan insentif. Sejauh ini tidak ada isu yang menyatakan demikian,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin (14/1/2013). Mekanisme pendaftaran caleg Partai Demokrat, ujarnya, dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada 148 anggota legislatif di DPR di samping melakukan penjaringan lewat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
Kendati tidak memberikan insentif untuk para calegnya, ujar Nurhayati, Partai Demokrat setuju dengan pembatasan dana kampanye bagi para calon anggota legislatif (caleg). Dana kampanye tersebut sebaiknya diatur melalui Peraturan Komisi Penyelengara Pemilu (PKPU) seperti halnya pembatasan dana kampanye parpol, katanya.
“Seharusnya setiap caleg melaporkan biaya kampanyenya sehingga menjadi transparan. Ini bisa diatur melalui Peraturan KPU,” ujarnya. Menurutnya KPU tidak saja mengatur sumbangan kampanye, namun juga sebaiknya mengetahui jumlah pengeluaran para caleg selama masa kampanye.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Sebanyak 618 siswa MAN 5 Sleman mengikuti PLK Kokurikuler 2026/2027 dengan agenda edukasi keagamaan, budaya, kampus, dan industri.
Ketua DPRD Kota Jogja meminta Pemda DIY mengoordinasikan penanganan sampah sungai lintas wilayah. Sampah lima sungai mencapai 323,26 ton.
Pemprov Jateng membentuk Forkomsanda untuk mencegah kebocoran data, memperkuat keamanan siber, dan menjaga layanan publik digital.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading mengalokasikan Rp15 miliar untuk korban bencana. Dana diprioritaskan bagi Pidie Jaya dan Gayo Lues.