MPR Undur Sidang Paripurna Penetapan Wapres Jadi 9 Desember 2026

Newswire
Newswire Senin, 16 November 2026 16:17 WIB
MPR Undur Sidang Paripurna Penetapan Wapres Jadi 9 Desember 2026

ketua Fraksi Partai gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman/Istimewa-Gerindra.id

Harianjogja.com, JAKARTA—Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi 9 Desember 2026.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan perubahan jadwal tersebut menjadi salah satu hal yang akan dibahas dalam Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI. Sejumlah fraksi disebut memiliki niatan untuk menggeser pelaksanaan sidang paripurna satu pekan dari jadwal semula.

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan perubahan jadwal diperlukan karena agenda sidang paripurna berpotensi berbenturan dengan kegiatan kedewanan di DPR maupun DPD. Salah satu kegiatan yang menjadi pertimbangan adalah jadwal komisi dan kunjungan kerja.

"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu," sambungnya.

Dengan perubahan tersebut, persiapan pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran memiliki tambahan waktu sekitar satu pekan dibandingkan jadwal sebelumnya. Namun, Habiburokhman juga menyoroti tahapan verifikasi yang hanya memiliki waktu 14 hari sehingga perlu dipersiapkan sejak awal.

Verifikasi Ijazah Calon Wapres Perlu Disiapkan
Menurut Habiburokhman, waktu verifikasi yang terbatas menjadi alasan penting agar persiapan tidak dilakukan mendekati pelaksanaan tahapan. Dia mengusulkan proses persiapan verifikasi mulai dikerjakan sejak sekarang.

Salah satu aspek yang dinilai krusial adalah verifikasi ijazah calon wakil presiden. Dia menilai mekanisme pemeriksaan dokumen kali ini perlu dibedakan dari praktik sebelumnya yang hanya mengandalkan keberadaan dokumen dan stempel untuk dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait diusulkan segera dilakukan. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan dokumen dan proses pemeriksaan dapat dipersiapkan apabila tahapan verifikasi nantinya dilaksanakan.

"Misalnya, kalau SMA itu kan kementerian apa? Pendidikan Dasar dan Menengah ya kan ya. Kalau misalnya nanti ada yang menyampaikan ijazah sarjana ke Kementerian Mendikbud, ke Prof Brian, itu harus disiapkan," jelasnya.

Habiburokhman menekankan persiapan sejak awal diperlukan agar proses verifikasi dapat berjalan sesuai waktu yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan administrasi dan koordinasi antarlembaga tidak baru disiapkan ketika tahapan pemilihan mulai berlangsung.

Jadwal Awalnya Ditetapkan pada 2 Desember 2026
Sebelumnya, MPR mengumumkan jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.

Jadwal tersebut ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Gabungan (Ragab) MPR yang digelar pada Jumat (13/11/2026). Namun, agenda itu kemudian mengalami perubahan setelah muncul usulan dari sejumlah fraksi untuk menggeser pelaksanaan sidang.

Perubahan jadwal menjadi 9 Desember 2026 membuat agenda pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran mundur selama satu pekan. Sementara itu, persiapan verifikasi dokumen calon wapres menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online