Dieng Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata Berbasis Produk Lokal
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.
Ketua DPR RI, Puan Maharani (kiri), dan Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliagi (kanan) saat Konferensi Pers, Kamis (27/8/2026). Bisnis/ Muhammad Sulthon S.K.\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (17/11/2026). Sejumlah agenda legislasi masuk dalam pembahasan, mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang (UU) hingga RUU tentang Statistik.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di kompleks parlemen tersebut akan meminta pendapat fraksi-fraksi mengenai RUU Tata Cara Pembentukan UU. RUU itu merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Setelah penyampaian pandangan fraksi, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU Tata Cara Pembentukan UU sebagai RUU usul DPR RI.
Agenda berikutnya adalah pengambilan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik. Rapat Paripurna juga dijadwalkan mengambil keputusan terkait agenda tersebut.
Selain rapat paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan, mulai dari komisi hingga Badan Legislasi, turut menggelar rapat untuk membahas berbagai agenda legislasi dan pengawasan.
Badan Legislasi DPR RI dijadwalkan menggelar rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan daftar rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas legislasi pada tahun mendatang.
Sementara itu, Komisi I DPR RI mengagendakan rapat Panitia Kerja (Panja) terkait RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS). Pembahasan tersebut masuk dalam agenda kerja komisi yang membidangi sejumlah urusan strategis, termasuk pertahanan dan keamanan.
Komisi II DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah kelompok perempuan. Pertemuan tersebut membahas RUU tentang Pemilu.
Di sisi lain, Komisi XIII DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Rapat kerja tersebut membahas capaian kinerja, program perlindungan saksi dan korban, serta tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.
Di luar agenda legislasi DPR, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden (Perpres) untuk mengintegrasikan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan secara nasional.
Rekomendasi itu disampaikan Rieke setelah menghadiri forum diskusi terpumpun (FGD) dan bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.
“Dalam dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini, saya merekomendasikan ada dua peraturan presiden,” kata Rieke.
Ia menjelaskan, dua regulasi yang diusulkan tersebut masing-masing mengatur sistem tata kelola keimigrasian nasional yang terintegrasi dan sistem tata kelola pemasyarakatan nasional yang terintegrasi.
Menurut Rieke, perjalanan dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sebagai kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM bukanlah proses yang mudah. Kementerian tersebut membutuhkan konsolidasi sekaligus pembentukan budaya institusi.
Meski telah mencatat sejumlah pencapaian, Rieke menilai tata kelola Kemenimipas masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kementerian tersebut tidak dapat menjalankan seluruh urusan secara sendiri karena bidang keimigrasian dan pemasyarakatan memiliki keterkaitan dengan banyak instansi.
Ia mencontohkan urusan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri serta hubungan keimigrasian dengan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga memiliki keterkaitan dalam urusan ruang siber yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pemerintah daerah juga menjadi salah satu pihak yang perlu dilibatkan dalam integrasi tata kelola tersebut. Dengan demikian, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dinilai diperlukan agar pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan berjalan lebih terarah.
Rieke menilai keberadaan dua Perpres tersebut dapat memperjelas pembagian tugas antarinstansi. Integrasi itu juga diharapkan tetap berlandaskan kebijakan Satu Data Indonesia.
Dalam skema yang diusulkan, Kemenimipas tetap menjalankan peran sebagai wali data keimigrasian dan pemasyarakatan. Dengan pengaturan tersebut, integrasi tata kelola diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga tanpa menghilangkan peran kementerian terkait dalam pengelolaan data sektoral.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Kamis 19 November 2026 melayani lima tujuan. Cek jam keberangkatan dan tarif normal Rp80.000 per penumpang.
Jadwal KA Bandara YIA 19 November 2026 tersedia untuk layanan reguler dan Xpress. Cek jam keberangkatan, kedatangan, dan rutenya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 19 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 19 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 19 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.