Prabowo Setujui Anggaran Rp42 Triliun untuk Pemulihan Sumatra

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebutuhan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari dua komponen. Sebanyak Rp33 triliun merupakan kebutuhan anggaran baru untuk kementerian/lembaga (K/L) pada 2027, sedangkan sekitar Rp9 triliun merupakan anggaran 2026 yang belum sempat direalisasikan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

"Anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada kementerian/lembaga: PU, Kementerian Dasar, karena isinya ada kegiatan-kegiatan sudah ada target-targetnya," kata Tito seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Anggaran Rp42 Triliun untuk Infrastruktur hingga UMKM

Tito mengatakan dana pemulihan bencana tersebut tidak disalurkan langsung melalui Kementerian Dalam Negeri, melainkan dialokasikan kepada kementerian/lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kementerian/lembaga terkait lainnya.

Penggunaan anggaran telah dirancang berdasarkan target kegiatan yang sudah diidentifikasi. Program pemulihan mencakup pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, serta pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pasar.

Menurut Tito, Prabowo tidak mempermasalahkan besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan telah menyiapkan pendanaannya. Presiden juga meminta agar kepastian alokasi anggaran diberikan secepat mungkin sehingga kementerian/lembaga bisa segera mengajukan kebutuhan pendanaan kepada Kementerian Keuangan.

Pencairan Ditargetkan Januari atau Februari 2027

Percepatan alokasi anggaran diperlukan agar kementerian/lembaga dapat memulai proses pengadaan lebih awal. Setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan, instansi terkait diharapkan sudah bisa melaksanakan lelang dini sebelum tahun anggaran 2027 berjalan.

Tito berharap dana pemulihan tersebut dapat ditransfer pada Januari 2027 atau paling lambat Februari 2027. Dengan begitu, pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bisa segera dilanjutkan.

Dia mengingatkan keterlambatan pencairan berpotensi membuat pelaksanaan program kembali tertunda akibat persoalan administrasi dan ketersediaan anggaran.

"Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan ketersediaan keuangan stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu," ujarnya.

Tito menegaskan percepatan proses pengadaan dan pencairan dana menjadi hal penting agar pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak kembali terhambat pada awal tahun anggaran.

Prabowo Perintahkan Antisipasi Bencana Susulan di Sumatra

Selain membahas anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi 2027, rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan juga membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan di wilayah Sumatra.

Tito menyampaikan Prabowo telah memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta memastikan seluruh peralatan dan kebutuhan penanganan darurat tersedia.

Persiapan tersebut juga melibatkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri.

Pemerintah akan memantau perkembangan kondisi cuaca dengan mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain itu, operasi modifikasi cuaca disiapkan untuk mengurangi potensi hujan di wilayah yang rawan bencana.

Tito mengatakan upaya pencegahan tetap menjadi prioritas. Meski demikian, pemerintah juga menyiapkan skenario penanganan darurat apabila banjir kembali terjadi.

"Kalaupun ada minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana: tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," katanya.

Kesiapan tersebut mencakup penyediaan tenda, makanan, serta berbagai kebutuhan lain bagi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana.

Dengan persiapan anggaran pemulihan dan langkah antisipasi bencana susulan, pemerintah berupaya memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi Sumatra dapat berjalan tanpa tertunda persoalan pendanaan maupun kesiapan penanganan darurat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.