Realisasi Bansos Capai 71,2%, Ini Rincian PKH hingga KIP Kuliah

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp115,8 triliun hingga 30 September 2026. Anggaran tersebut setara dengan 71,2% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencakup penyaluran berbagai program perlindungan sosial reguler, mulai dari bantuan keluarga hingga dukungan pendidikan dan kesehatan.

Realisasi bansos tersebut meningkat 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp112,7 triliun. Peningkatan belanja terutama didorong penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester II tahun 2026.

“Belanja bantuan sosial Rp115,8 triliun, 71,2 persen dari pagu APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Rincian Penyaluran Bansos hingga September 2026

Realisasi anggaran bansos pemerintah mencakup sejumlah program dengan sasaran penerima yang berbeda. Pada sektor perlindungan keluarga dan pemenuhan kebutuhan pangan, anggaran disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako.

Pemerintah telah menyalurkan anggaran PKH sebesar Rp21,8 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini ditujukan untuk membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sementara itu, realisasi Program Kartu Sembako mencapai Rp28,2 triliun. Bantuan tersebut telah diberikan kepada 17,6 juta KPM guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Anggaran PIP dan KIP Kuliah Tembus Puluhan Triliun

Sektor pendidikan juga menjadi bagian dari penyaluran bansos hingga September 2026. Pemerintah merealisasikan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp11,1 triliun untuk 16 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan.

Program tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi para siswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Selain PIP, pemerintah menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp14,4 triliun kepada 878.000 mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan.

Anggaran KIP Kuliah digunakan untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi. Penyaluran kedua program pendidikan tersebut menjadi salah satu pendorong peningkatan realisasi belanja bansos dibandingkan periode yang sama pada 2025.

PBI JKN Menjangkau 96,7 Juta Peserta

Di bidang kesehatan, realisasi bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mencapai Rp34,7 triliun hingga September 2026.

Anggaran tersebut mencakup 96,7 juta peserta. Bantuan iuran diberikan untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria penerima agar tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Besarnya realisasi anggaran PBI JKN menjadi bagian dari total belanja bansos yang dicatat Kemenkeu. Program ini melengkapi bantuan di sektor pangan, keluarga, dan pendidikan dalam mendukung perlindungan sosial masyarakat.

Bansos untuk Rehabilitasi dan Penanggulangan Bencana

Selain program perlindungan sosial reguler, pemerintah juga merealisasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana.

Dengan demikian, hingga 30 September 2026, realisasi belanja bansos telah mencapai Rp115,8 triliun atau 71,2% dari pagu APBN. Angka tersebut lebih tinggi Rp3,1 triliun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran anggaran tersebut mencakup bantuan untuk keluarga penerima manfaat, kebutuhan pangan, akses pendidikan, pembiayaan pendidikan tinggi, iuran jaminan kesehatan, serta asistensi dan penanganan bencana. Kemenkeu menyampaikan perkembangan realisasi tersebut dalam paparan APBN KiTa pada Jumat (9/10/2026).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara