Revisi UU Hak Cipta, DPR Soroti Eksploitasi Seniman di Platform Digital

Newswire
Newswire Selasa, 17 November 2026 08:37 WIB
Revisi UU Hak Cipta, DPR Soroti Eksploitasi Seniman di Platform Digital

Ilustrasi undang-undang. - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan perlindungan seniman melalui revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta. Pembaruan aturan tersebut diharapkan dapat mencegah eksploitasi karya oleh platform digital sekaligus memastikan pencipta memperoleh royalti secara transparan dan adil.

Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief Muhammad menilai pemanfaatan karya musik, koreografi, hingga seni tradisional di ruang digital harus diikuti dengan perlindungan hak ekonomi bagi penciptanya.

Menurutnya, pembaruan regulasi hak cipta tidak cukup hanya mengatur administrasi pendaftaran karya. Aturan baru juga perlu memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan karya sekaligus menjamin hak ekonomi para pencipta.

Hal itu disampaikan Habib Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta bersama praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

DPR Soroti Ketimpangan Royalti di Platform Digital

Habib Syarief mengatakan perkembangan platform digital memunculkan ketimpangan dalam industri kreatif. Karya musik, tarian, dan seni budaya Indonesia dapat dinikmati jutaan hingga miliaran kali melalui layanan digital, tetapi penciptanya belum tentu mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding.

Dia mengingatkan agar popularitas karya di ruang digital tidak justru membuat para seniman kesulitan secara ekonomi. Sebab, pemanfaatan karya dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak lain, sementara penciptanya belum tentu menerima imbalan yang layak.

“Jangan sampai musisi, koreografer, dan seniman tradisional kita justru hidup dalam kesulitan ekonomi ketika karya mereka terus diputar, digunakan, dan menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Ada ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri digital dengan kesejahteraan para penciptanya,” ujarnya, dikutip dari laman resmi DPR.

Dalam pembahasan revisi UU Hak Cipta, Habib Syarief mengidentifikasi tiga persoalan yang perlu mendapat perhatian. Ketiganya meliputi transparansi pengelolaan royalti, perlindungan seni tradisional di ruang digital, serta kepastian hukum dan valuasi kekayaan intelektual.

Pengelolaan Royalti dan Perlindungan Karya Perlu Diperkuat

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Menurut Habib Syarief, pengelolaan royalti oleh kedua lembaga tersebut masih menghadapi kritik, terutama terkait transparansi dan akurasi penyaluran. Karena itu, revisi UU Hak Cipta diharapkan dapat memperkuat mekanisme agar hak ekonomi pencipta terlindungi.

Selain pengelolaan royalti, pemanfaatan karya melalui berbagai layanan digital juga menjadi perhatian. Platform seperti Spotify, YouTube, TikTok, dan Instagram Reels perlu diikuti mekanisme perlindungan hak cipta yang jelas.

Mekanisme tersebut mencakup kewajiban pembayaran royalti serta pencantuman identitas pencipta ketika karya digunakan. Dengan demikian, pemanfaatan karya di ruang digital tidak hanya memberikan keuntungan bagi platform atau pihak yang menggunakannya, tetapi juga memperhatikan hak para kreator.

Habib Syarief berharap revisi UU Hak Cipta dapat memastikan karya kreatif memperoleh pengakuan sekaligus perlindungan hukum. Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi para penciptanya.

Penguatan aturan ini menjadi penting di tengah semakin luasnya pemanfaatan karya seni melalui platform digital. Perlindungan yang memadai diharapkan dapat menjaga hak musisi, koreografer, dan seniman tradisional atas karya yang mereka hasilkan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online