Progres Tol Jogja-Solo 92,54%, Penggarapan Akses Bokoharjo Dikebut
Progres Tol Jogja-Solo Paket 1.2 mencapai 92,54%. Pembebasan lahan Akses Bokoharjo juga 99,38% dan dikebut untuk Nataru 2026/2027.
Foto ilustrasi jalan tol. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah hanya menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 13,5 kilometer (km) pada 2027 di tengah keterbatasan anggaran infrastruktur. Pembangunan tersebut akan mendapat dukungan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan jalan tol tersebut. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), alokasi yang disebutkan untuk program dukungan konstruksi mencapai Rp3,15 triliun.
"Kalau yang terkait program pembangunan jalan tol, ini ada target bisa terbangun di 2027 ada tambahan sepanjang 13,5 km dengan alokasi yang sudah teralokasi di RKA [Rencana Kerja dan Anggaran] sebesar Rp3,15 triliun," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Senin (7/9/2026).
Sementara itu, pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran senilai Rp3,5 triliun untuk melaksanakan proyek pembangunan tol tersebut. Dukungan itu diberikan dalam bentuk viability gap fund (VGF) atau dukungan konstruksi pemerintah.
Komang menjelaskan pembangunan 13,5 km tersebut bukan pembangunan ruas tol baru secara keseluruhan. Proyek itu merupakan bagian dari dukungan konstruksi terhadap tiga ruas jalan tol yang saat ini masih berada dalam tahap pembangunan atau ongoing.
Ketiga ruas yang mendapatkan dukungan pemerintah tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Ruas tersebut yakni Jalan Tol Serang–Panimbang, Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1, serta Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.
"Ini khusus untuk 3 ruas tol dukungan konstruksi pemerintah, yaitu Tol Serang–Panimbang (Serpan), kemudian Tol Semarang–Demak Seksi 1, dan terakhir adalah jalan tol Akses Patimban di Jawa Barat," pungkas Komang.
Porsi anggaran untuk mendukung pembangunan ketiga ruas tersebut masuk dalam pagu indikatif Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan paparan yang disampaikan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp37,30 triliun.
Dengan keterbatasan tersebut, pembangunan jalan tol menjadi salah satu bagian dari alokasi anggaran infrastruktur yang harus disesuaikan dengan prioritas pemerintah. Anggaran Ditjen Bina Marga juga mencakup berbagai program lain di sektor jalan dan jembatan.
Selain menargetkan tambahan pembangunan jalan tol sepanjang 13,5 km, Ditjen Bina Marga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan baru sepanjang 200,44 km.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 932,71 km. Sementara preservasi rutin jalan ditargetkan mencapai 47.603 km.
Alokasi anggaran tersebut juga mencakup sejumlah kebutuhan infrastruktur lainnya. Di antaranya penanganan pascabencana di Sumatra, penanganan jalan dan jembatan daerah, pembangunan 128 unit jembatan gantung, serta penyediaan flyover dan underpass sepanjang 473,9 meter.
Besarnya cakupan program tersebut menunjukkan bahwa anggaran Ditjen Bina Marga 2027 tidak hanya diarahkan untuk ekspansi jaringan jalan tol. Pemerintah juga perlu membagi anggaran untuk menjaga kondisi jalan yang sudah ada, meningkatkan kapasitas jalan, serta membangun konektivitas di berbagai daerah.
Dengan demikian, target tambahan jalan tol sepanjang 13,5 km pada 2027 menjadi bagian dari skema dukungan pemerintah terhadap ruas-ruas yang telah masuk tahap konstruksi. Tiga ruas yang mendapat dukungan tersebut adalah Tol Serang–Panimbang, Tol Semarang–Demak Seksi 1, dan Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Progres Tol Jogja-Solo Paket 1.2 mencapai 92,54%. Pembebasan lahan Akses Bokoharjo juga 99,38% dan dikebut untuk Nataru 2026/2027.
Abrasi membuat jalan penghubung Pantai Cangkring dan Tanggul Tirto Bantul amblas hampir 10 meter. Warga memasang bambu sebagai pembatas.
AirAsia membatalkan dan menjadwalkan ulang sejumlah penerbangan Jakarta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Karhutla di Sumatra dan Kalimantan ditangani polisi. Sebanyak 138 tersangka ditetapkan dan 8 korporasi diproses hukum.
BPJS Ketenagakerjaan mengajak generasi muda merencanakan masa pensiun dan memiliki perlindungan sejak pekerjaan pertama.
15.342 RTLH di Gunungkidul masih menunggu perbaikan. Tahun 2026, Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp5,12 miliar untuk 256 rumah.